PROSA.ID, Yogyakarta – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti polemik film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ yang memicu perdebatan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Kampus menilai, pembubaran pemutaran film di sejumlah daerah menunjukkan ruang kritik publik semakin menyempit.
Dosen Ilmu Komunikasi UMY, Fajar Junaedi menilai, tindakan pembubaran pemutaran film menjadi tanda kemunduran demokrasi atau democratic backsliding di Indonesia.
“Alih-alih membuka ruang diskusi, justru muncul upaya membungkam suara yang mengangkat persoalan eksploitasi tanah adat di Papua,” ujar Fajar, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pembatasan terhadap karya dokumenter tidak dilakukan melalui pelarangan resmi secara terbuka.
“Namun pembatasan itu muncul lewat intimidasi maupun pembubaran paksa di lapangan,” jelasnya.
Film Dokumenter Dinilai Masih Punya Pengaruh Besar
Fajar mengatakan, polemik yang muncul justru memperbesar rasa penasaran publik terhadap isi film dokumenter tersebut.
Ia menyebut, kondisi itu menunjukkan film dokumenter masih memiliki pengaruh kuat dalam membangun kesadaran sosial masyarakat.
“Semakin besar upaya pembatasan, semakin tinggi rasa ingin tahu publik terhadap film itu,” katanya.
Ia menilai film dokumenter memiliki posisi penting sebagai medium kritik sosial dan politik.
Menurutnya, karya audiovisual mampu menghadirkan perspektif alternatif di tengah dominasi narasi pembangunan yang dibentuk negara maupun kelompok elite.
“Film dokumenter menjadi medium efektif untuk menyampaikan fakta sosial dan lingkungan yang sulit disensor sepenuhnya,” tegasnya.
UMY Minta Kritik Sosial Tidak Dipandang Ancaman
Fajar menegaskan, karya seni dan film seharusnya mendapat ruang luas dalam sistem demokrasi.
Ia mengungkapkan, kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara yang telah dijamin konstitusi.
Namun, ia melihat kritik sosial dan politik masih sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas.
Akibatnya, karya yang mengangkat isu masyarakat adat, lingkungan, maupun kebijakan negara kerap memicu kontroversi.
“Demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Film dan karya seni semestinya dipandang sebagai bagian diskursus publik, bukan ancaman,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pentingnya membedakan kritik sosial dengan tindakan yang mengandung ancaman kekerasan langsung.
Menurutnya, pembatasan karya seni harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan dan tidak dilakukan secara sepihak.
Media Sosial Jadi Arena Perebutan Narasi
Selain membahas polemik film dokumenter, Fajar juga menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik.
Ia menjelaskan, media sosial kini menjadi ruang penting dalam pertarungan narasi sosial dan politik.
“Media sosial memberi peluang besar bagi masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka. Namun di sisi lain, platform digital juga sering menjadi arena propaganda dan polarisasi opini,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan literasi media dan budaya debat sehat di masyarakat.
Ia juga meminta negara menjaga ruang sipil tetap terbuka agar kritik sosial dapat disampaikan secara konstruktif.
“Pendidikan literasi media dan penguatan institusi demokrasi menjadi penting agar masyarakat lebih dewasa menyikapi kritik sosial,” pungkasnya. (Ken).
