YOGYAKARTA – Muhammadiyah meminta pemerintah memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun.
Kompleksitas persoalan di wilayah terdampak menuntut langkah penanganan yang serius agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan dampak lebih besar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai, pemerintah perlu memprioritaskan upaya penanganan karhutla.
Ia mengingatkan, persoalan kebakaran hutan tidak sesederhana yang dibayangkan masyarakat di wilayah lain, termasuk Jawa.
“Karhutla ini kompleks sekali. Bagi kita di Jawa kan seperti masalahnya simpel. Tapi apa yang terjadi di sana kompleks,” katanya saat ditemui di UNISA Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Karhutla Berulang, Pemerintah Diminta Maksimalkan Penanganan
Menurut Haedar, pemerintah perlu mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk mengatasi karhutla.
Persoalan yang terus berulang setiap tahun itu membutuhkan penanganan serius agar dampaknya dapat ditekan.
Ia menekankan pentingnya memprioritaskan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan kebakaran.
Pemerintah juga perlu memahami kompleksitas persoalan di lapangan sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Maka maksimalkan usaha penanganan karhutla ini karena kan ini berjalan setiap tahun. Sehingga terminimalisasi,” tegas Haedar.
Ia menilai, pemerintah perlu mendahulukan penanganan kebakaran dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Setelah itu, pihak terkait dapat mengevaluasi persoalan lain secara lebih terarah,” ungkapnya.
Evaluasi Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah
Selain menyoroti penanganan karhutla, ia meminta pemerintah menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Haedar menyebut, pemerintah tidak perlu ragu memperbaiki kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Ia menegaskan, koreksi kebijakan tidak akan mengurangi kewibawaan pemerintah.
Sebaliknya, perbaikan dapat membantu pemerintah merespons persoalan masyarakat secara lebih baik.
“Tidak akan turun kewibawaan pemerintah jika ada perbaikan-perbaikan dari kebijakan,” imbuh Haedar.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik.
Pemerintah perlu menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sasaran setiap kebijakan agar masyarakat memahami persoalan secara utuh.
“Komunikasi yang baik dapat membantu pemerintah mencegah keresahan sekaligus menjaga kenyamanan sosial dan psikologis masyarakat.Saya berharap pemerintah terus mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki komunikasi publik, termasuk dalam menangani persoalan karhutla yang berulang setiap tahun,” pungkas Haedar. (Ken).
