PROSA.ID, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyesalkan kekerasan yang menimpa mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di Simpang Empat Gramedia, Kota Yogyakarta, Selasa (1/9/2026) malam.
Mereka harus mendapat perawatan medis setelah kericuhan pecah di tengah aksi.
Enam mahasiswa tersebut terdiri atas lima mahasiswa UGM dan satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Mereka mengalami sejumlah luka, mulai lebam, memar, sesak napas hingga trauma fisik.
Seluruh korban kemudian menjalani visum di Rumah Sakit Panti Rapih.
Tim medis memberikan penanganan darurat sebelum memperbolehkan seluruh korban pulang.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.
“Saya ingin menyampaikan prihatin atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswa saat berdemonstrasi, di antaranya beberapa mahasiswa Universitas Gadjah Mada,” kata Arie saat ditemui wartawan di kampus UGM, Rabu (2/9/2026).
Menurut Arie, aksi mahasiswa pada awalnya berlangsung damai.
Situasi kemudian memanas sekitar pukul 22.00 WIB setelah muncul provokasi dan benturan fisik dengan kelompok masyarakat yang mendatangi lokasi aksi.
Arie juga menyebut adanya indikasi penggunaan semprotan merica di lapangan yang membuat massa mahasiswa mundur.
Ia menilai, kekerasan terhadap mahasiswa seharusnya dapat dicegah, terlebih aparat kepolisian berada di lokasi.
“Tindakan kekerasan yang dilakukan satu dua orang atau kelompok terhadap mahasiswa tidak boleh terjadi. Aparat punya tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
UGM Tolak Mahasiswa Dibenturkan dengan Warga
Arie secara khusus menyoroti upaya mempertemukan massa mahasiswa dengan kelompok masyarakat dalam situasi yang sudah memanas.
Ia meminta semua pihak tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi.
“Jangan benturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat,” tegasnya.
Arie menjelaskan, pola tersebut justru dapat memperluas konflik dan merugikan masyarakat.
Menurut dia, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara damai.
“Upaya membenturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat itu bagian dari cara yang tidak boleh dilakukan,” jelas dosen FISIPOL UGM tersebut.
Arie juga mendorong pemerintah merespons kritik mahasiswa melalui evaluasi kebijakan. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang koreksi agar kebijakan yang diterapkan tidak semakin membebani masyarakat.
“Yang harus dilakukan sebetulnya adalah pemerintah merespons untuk memperbaiki kebijakan. Karena itu pula saya juga berharap ini ada kesempatan, siapapun kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.
UGM Bantah Mahasiswa Bertindak Anarkis
Direktorat Kemahasiswaan UGM turut membantah narasi yang menyebut mahasiswa bertindak anarkis dalam aksi tersebut.
Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Hempri Suyatna menambahkan, pihak kampus telah mendampingi mahasiswa sejak awal aksi.
Pendampingan itu bertujuan memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif.
“Mahasiswa kita tidak anarkis, tidak ribut. Namun kemudian terbentur dengan tindakan-tindakan yang tidak semestinya terjadi,” ujar Hempri.
UGM menegaskan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa tidak dapat dibenarkan dalam ruang demokrasi.
Kampus juga memastikan pendampingan terhadap mahasiswa yang menjadi korban terus berjalan.
Demo Mahasiswa di Gramedia Berujung Bentrokan
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di perempatan Gramedia, Kota Yogyakarta, Selasa malam.
Mahasiswa memblokade akses jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Aksi berlangsung hingga malam sebelum ketegangan muncul ketika sekelompok orang yang mengaku sebagai warga mendatangi lokasi.
Kelompok tersebut meminta mahasiswa membubarkan diri dan membuka kembali akses jalan.
Adu mulut kemudian terjadi dan berkembang menjadi aksi saling dorong.
Polisi yang berada di lokasi langsung memisahkan kedua kelompok. Petugas berupaya mencegah bentrokan meluas.
Meski situasi berhasil diredam, enam mahasiswa kemudian mengalami luka yang diduga akibat kekerasan.
Para mahasiswa sebelumnya menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai perlu dievaluasi karena berpotensi menambah beban masyarakat dan keuangan negara. (Ken).
