PROSA.ID, Yogyakarta – Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta pemerintah menghentikan wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Merah Putih.
Ia menilai, gagasan tersebut tidak masuk akal dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait keamanan data pegawai dan rekening perbankan.
Eko memandang pemerintah fokus memperbaiki sistem pembayaran gaji ASN yang sudah berjalan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pembayaran berlangsung tepat waktu, menjaga keamanan data pegawai, serta mencegah keberadaan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) fiktif.
“Kita ini ada di kamar kebijakan publik dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dengan wacana pembayaran gaji lewat Koperasi Merah Putih tadi sesuatu yang tidak masuk akal, maka tugas kita mengingatkan,” kata Eko dalam konferensi pers di DPRD DIY, Jum’at (16/10/2026).
Eko menyebut, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menghentikan gagasan tersebut.
“Ya karena pembahasan pembayaran gaji melalui Koperasi Merah Putih masih berada pada tahap wacana,” jelasnya.
Eko Suwanto Soroti Risiko Keamanan Data ASN
Eko menyoroti keamanan data sebagai salah satu persoalan utama dalam wacana pemindahan mekanisme pembayaran gaji ASN.
Ia mengungkapkan, data pegawai tidak hanya mencakup identitas, tetapi juga informasi rekening bank yang berkaitan langsung dengan penghasilan mereka.
Perpindahan data tersebut, kata Eko, memunculkan pertanyaan tentang pihak yang bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah penyalahgunaan data.
“Begitu data itu berpindah, kan tidak hanya data PNS yang pindah, nomor rekeningnya juga ikut pindah. Pertanyaan ini siapa yang bisa menjamin keamanan agar tidak ada fraud,” ujarnya.
Eko mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan risiko penipuan atau fraud ketika merancang kebijakan yang menyangkut data keuangan pegawai.
Pemerintah perlu memastikan sistem yang digunakan mampu melindungi data pribadi dan informasi rekening ASN.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang setiap rencana perubahan mekanisme pembayaran gaji.
“Pemerintah sebaiknya tidak melanjutkan gagasan tersebut jika belum memiliki dasar kebutuhan dan jaminan keamanan yang jelas,” ungkapnya.
Pemerintah Diminta Fokus Benahi Pembayaran Gaji
Alih-alih mengalihkan pembayaran gaji ke Koperasi Merah Putih, Eko mendorong pemerintah menyempurnakan mekanisme yang sudah tersedia.
Ia menjelaskan, perbaikan sistem pembayaran akan memberikan manfaat lebih nyata bagi ASN.
Salah satu prioritasnya ialah memastikan pemerintah membayar gaji pegawai tepat waktu.
“Pemerintah juga perlu mengevaluasi pelaksanaan sistem yang berjalan agar dapat menemukan dan memperbaiki kekurangannya,” tegasnya.
Eko menambahkan, pemerintah tidak harus mengubah mekanisme pembayaran hanya untuk meningkatkan kualitas layanan.
Seharusnya, pemerintah dapat mencapai tujuan tersebut dengan memperkuat pengawasan, memperbaiki administrasi, dan meningkatkan akurasi data pegawai.
“Dan kita kembalikan pada mekanisme yang sudah ada, diikuti dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Di antaranya, bagaimana ketepatan waktu bayar,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembenahan sistem yang ada seharusnya menjadi prioritas sebelum pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Cegah PNS dan PPPK Fiktif
Selain ketepatan pembayaran dan keamanan data, Eko meminta pemerintah memperketat validasi data kepegawaian.
Langkah ini penting untuk memastikan setiap pembayaran gaji benar-benar diterima pegawai yang berhak.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan tidak ada PNS maupun PPPK fiktif dalam administrasi kepegawaian.
Validasi data secara berkala dapat membantu pemerintah mengidentifikasi ketidaksesuaian data dan mencegah pembayaran yang tidak semestinya.
“Yang ke depan penting itu adalah bagaimana penyempurnaan yang sekarang ada, ini agar pembayarannya tepat waktu, kemudian memastikan tidak ada PNS fiktif, bagaimana memastikan tidak ada PPPK fiktif,” ujar Eko.
Eko menambahkan, pemerintah akan memperoleh manfaat lebih besar jika memprioritaskan pembenahan tersebut.
Selain memperkuat akuntabilitas anggaran, langkah itu juga dapat meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem pembayaran gaji.
“Yang terpenting pemerintah perlu memastikan sistem pembayaran gaji berjalan tepat waktu, melindungi data pegawai, dan mencegah pembayaran kepada pegawai fiktif tanpa menambah risiko baru bagi ASN,” pungkasnya. (Ken).
