PROSA.ID, Yogyakarta – Bupati Sleman Harda Kiswaya resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Sleman dan mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur.
Menurutnya, kualitas data yang terkumpul akan menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional selama satu dekade ke depan.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (26/6/2026).
Acara tersebut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih, Kepala BPS Kabupaten Sleman Widhi Pranowo, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, serta para pemangku kepentingan.
Hasil Sensus Jadi Kompas Pembangunan
Dalam sambutannya, Harda Kiswaya menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan mampu menjawab dinamika perekonomian.
Karena itu, ia meminta masyarakat dan pelaku usaha menyambut kedatangan petugas sensus secara terbuka.
“Saya mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk menyambut petugas sensus dengan terbuka. Berikan data yang benar, lengkap, dan jujur saat dilakukan pendataan,” ujar Harda.
Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus karena data yang dihimpun akan menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah di masa mendatang.
BPS Kerahkan 1.048 Petugas Lapangan
Kepala BPS Kabupaten Sleman, Widhi Pranowo, menjelaskan pihaknya menerjunkan 1.048 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Sleman.
Jumlah tersebut terdiri atas 922 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 126 Petugas Pengawas Lapangan (PML).
Seluruh petugas akan melakukan pendataan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memotret seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan berskala besar.
“Seluruh petugas akan bergerak melakukan pendataan dari rumah ke rumah guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi ekonomi di Kabupaten Sleman,” kata Widhi.
Ia berharap, masyarakat menerima kedatangan petugas dengan baik dan memberikan informasi yang akurat sehingga hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian daerah.
Jadi Acuan Ukur Ekonomi Digital dan Kreatif
Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi tolok ukur berbagai indikator pembangunan ekonomi, termasuk penghitungan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi digital, serta ekonomi kreatif selama 10 tahun terakhir.
Ia menyebut, validitas data sensus juga akan memengaruhi berbagai kebijakan strategis pemerintah, mulai dari penyusunan program pelatihan, pendidikan dan kursus, hingga penyaluran pembiayaan perbankan bagi pelaku usaha.
“Data hasil sensus menjadi dasar penting dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi. Karena itu, kualitas data yang diperoleh harus benar-benar terjaga,” ungkapnya.
Sleman Miliki Potensi Ekonomi Terbesar di DIY
Endang menilai, Kabupaten Sleman memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan pertumbuhan usaha yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bahkan, berdasarkan data BPS, jumlah unit usaha di Kabupaten Sleman menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Potensi tersebut, menurut Endang, menjadi alasan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi secara menyeluruh agar pemerintah memiliki basis data yang kuat dalam merancang kebijakan pengembangan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh potret terkini mengenai struktur ekonomi Kabupaten Sleman.
“Data tersebut diharapkan mampu menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat daya saing pelaku usaha di masa depan,” pungkasnya. (Frista).
