PROSA.ID, Yogyakarta – Kasus bunuh diri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 53 kasus hingga Oktober 2026. Kabupaten Gunungkidul mencatat angka tertinggi dengan 30 kasus.
Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat agar masyarakat mampu mengenali dan menangani persoalan psikologis sejak dini.
Selain tingginya kasus bunuh diri, DIY juga menghadapi persoalan prevalensi depresi yang berada di atas angka nasional.
Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil mendorong penguatan deteksi dini, pendampingan keluarga, serta akses layanan kesehatan jiwa hingga tingkat desa.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Pusat dan Daerah di Gedhong Pracimasono Barat, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Jumat (30/10/2026).
Kemenkes: Prevalensi Depresi DIY di Atas Nasional
dr. Leon Muhammad dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan mengungkapkan, DIY termasuk daerah dengan prevalensi depresi yang tinggi.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi depresi di DIY mencapai 1,9 persen.
Leon mengatakan, angka 1,5 persen untuk penduduk yang mengalami depresi, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 1,4 persen.
“Dalam indikator yang disampaikan tersebut, DIY menempati peringkat kelima secara nasional,” katanya.
Hingga Oktober 2026, Kemenkes belum memiliki angka prevalensi terbaru sehingga masih menggunakan hasil SKI 2023 sebagai acuan.
Menurut Leon, pemerintah perlu memperkuat upaya promotif dan preventif untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan jiwa.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).
Program tersebut menyasar masyarakat yang masih sehat secara jiwa.
Kemenkes ingin membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan pertolongan awal ketika seseorang menghadapi persoalan psikologis.
Sementara itu, pemerintah memperkuat pencegahan melalui skrining kesehatan jiwa dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Upaya promotif preventif ini kita kuatkan untuk mengurangi masalah gangguan jiwa ke depannya. Salah satunya melalui P3LP yang menyasar orang-orang yang masih sehat jiwanya. Kemudian, upaya preventif melalui penguatan skrining kesehatan jiwa dalam Cek Kesehatan Gratis,” jelas Leon.
Kemenko PMK: 30 Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Jadi Perhatian
Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK, Linda Restaningrum menilai, tingginya kasus kesehatan jiwa di DIY, khususnya Gunungkidul, membutuhkan perhatian serius.
Linda menyebut, data yang disampaikan Bupati Gunungkidul menunjukkan 30 kasus bunuh diri di wilayah tersebut.
Ia menilai, pemerintah perlu segera memperkuat pencegahan agar persoalan serupa tidak meluas ke daerah lain.
“Persoalan kesehatan jiwa ini menjadi permasalahan di semua daerah. DIY termasuk salah satu daerah yang tinggi, dan yang paling tinggi di Gunungkidul,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kasus bunuh diri memiliki latar belakang yang beragam. Beberapa faktor yang muncul antara lain penyakit menahun, usia lanjut, kesepian, perasaan tidak berharga, hingga tekanan ekonomi.
Linda juga menyoroti persoalan pinjaman online dan judi online yang dapat memicu masalah kesehatan jiwa.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu menggabungkan intervensi ekonomi dengan penanganan psikologis bagi masyarakat yang mengalami adiksi.
“Ketika intervensi di sektor ekonomi ada, mereka yang sudah mengalami adiksi juga perlu mendapatkan penanganan dari sisi kejiwaannya,” ujarnya.
Linda menegaskan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit jiwa dan fasilitas kesehatan untuk menangani persoalan tersebut.
Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar layanan kesehatan jiwa menjangkau keluarga dan komunitas.
Ia mendorong peningkatan kapasitas kader, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar mereka mampu mengenali gejala awal gangguan kesehatan jiwa serta memberikan pertolongan pertama.
Selain sektor kesehatan, Linda meminta sektor ekonomi, sosial, pendidikan, ketahanan keluarga, dan lingkungan ikut mengambil peran.
Untuk memperkuat pendekatan tersebut, Kemenko PMK mengembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PKH) dengan Gunungkidul sebagai lokasi percontohan.
“Program ini menggabungkan berbagai intervensi, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pemuda, bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan keluarga,” paparnya.
Linda menerangkan, Kemenko PMK mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar masing-masing menjalankan program sesuai tugas dan fungsinya.
Kata dia, Peningkatan literasi kesehatan jiwa, untuk mengurangi stigma terhadap orang dengan disabilitas psikososial (ODDP).
“Keluarga dan masyarakat perlu memahami cara mengenali gejala gangguan kesehatan jiwa serta mengetahui tempat mencari pertolongan,” imbuhnya.
Terkait pembiayaan, Linda menyebut pemerintah kalurahan dapat memanfaatkan dana desa untuk mendukung kegiatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, termasuk penguatan kapasitas kader.
“Namun, setiap desa perlu menentukan alokasi berdasarkan kebutuhan, urgensi, dan prioritas program,” paparnya.
YAKKUM Soroti Kesenjangan Regulasi dan Anggaran
Project Manager Program DIGNITY INKLUSI Pusat Rehabilitasi YAKKUM, Ranie Ayu Hapsari menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi untuk mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa.
Namun, ia melihat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat.
Ranie mencontohkan upaya deteksi dini risiko bunuh diri. Pemerintah perlu menyusun langkah operasional yang praktis agar masyarakat mampu mengenali tanda-tanda risiko dan mengetahui cara memberikan pertolongan.
“Pengambil kebijakan tidak cukup hanya menyusun regulasi, tetapi juga perlu memperjelas pembagian peran, siapa yang memiliki kewenangan melakukan deteksi dini, bagaimana edukasi dan dukungan diberikan, serta bagaimana dukungan anggarannya,” kata Ranie.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan dukungan anggaran bagi penyandang disabilitas psikososial.
Ia berpandangan, regulasi yang sudah berpihak tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa alokasi anggaran dan program yang memadai.
“Pemerintah perlu menggunakan data kasus di daerah sebagai dasar menentukan prioritas anggaran,” tandasnya.
Tingginya kasus bunuh diri di Gunungkidul, misalnya, perlu menjadi pertimbangan dalam memperkuat layanan kesehatan jiwa.
Selain itu, ia turut menyoroti tekanan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tenaga profesional tetap harus melakukan diagnosis dan pengukuran untuk memastikan kondisi kesehatan jiwa seseorang.
“Kita perlu menyoroti kerentanan laki-laki dalam menghadapi persoalan kesehatan jiwa. Konstruksi sosial yang menuntut laki-laki selalu kuat dan tidak boleh mengeluh dapat membuat mereka enggan mengungkapkan masalah atau mencari pertolongan,” imbuh Ranie.
Rakornas Libatkan 16 TPKJM Daerah
Penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat juga menjadi fokus Rakornas TPKJM Pusat dan Daerah yang melibatkan 80 peserta.
Mereka terdiri atas perwakilan 16 TPKJM kabupaten/kota dan provinsi serta delapan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Faishol Muslim, menekankan tiga agenda utama penguatan TPKJM.
Ketiganya meliputi deteksi dini dan sistem rujukan terpadu, rehabilitasi psikososial berbasis masyarakat, serta penghapusan stigma dan praktik pemasungan dengan pendekatan hak asasi manusia.
Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) memfasilitasi kegiatan ini dengan dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusi (INKLUSI), CBM Global, dan SeeYou Foundation. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan TPKJM Pusat melalui Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan.
Sebelum rakornas, peserta mengikuti kunjungan belajar pada 29 Oktober 2026. Mereka mengunjungi sejumlah layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat di DIY, antara lain Sanggar Kinasih di Godean, Kelompok Swabantu Luhur Jiwo di Sidoluhur, Pondok Pemulihan Sahabat, Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa SATUNAMA, BRSBKL, KAK Dewa Condongcatur, dan Kemantren Gondomanan.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berharap TPKJM semakin aktif menggerakkan layanan kesehatan jiwa hingga tingkat komunitas.
Penguatan deteksi dini, pendampingan keluarga, edukasi masyarakat, dan dukungan anggaran menjadi langkah penting untuk memperluas akses layanan sekaligus mencegah persoalan kesehatan jiwa berkembang menjadi krisis yang lebih serius. (Ken).
