PROSA.ID, Yogyakarta – Sebanyak 55 peserta dari 15 Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) kabupaten/kota di Indonesia mempelajari praktik penanganan kesehatan jiwa berbasis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (28/10/2026).
Mereka menggali pengalaman Yogyakarta dalam membangun layanan dan pendampingan bagi orang dengan disabilitas psikososial (ODDP).
Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) memfasilitasi kunjungan belajar tersebut dengan dukungan Program INKLUSI, CBM Global, dan SeeYou Foundation.
Kegiatan ini juga melibatkan TPKJM Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kesehatan RI.
Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya melihat langsung berbagai model layanan kesehatan jiwa, tetapi juga mempelajari cara pemerintah, komunitas, keluarga, dan organisasi masyarakat membangun dukungan bagi ODDP.
Tujuh Lokasi Tawarkan Praktik Layanan Kesehatan Jiwa
Untuk memperkaya pembelajaran, peserta mengunjungi tujuh lokasi yang menjalankan berbagai bentuk layanan dan pendampingan kesehatan jiwa.
Lokasi tersebut meliputi Layanan Harian Sanggar Kinasih di Kapanewon Godean, Kelompok Swabantu Luhur Jiwo di Sidoluhur, Pondok Pemulihan Sahabat, Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa SATUNAMA, BRSBKL, KAK Dewa Condongcatur, serta Kemantren Gondomanan.
Di setiap lokasi, peserta menggali pengalaman pengelola dalam memberikan pendampingan, mengembangkan kelompok swabantu, serta membangun keterlibatan masyarakat.
Praktik tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya layanan yang tidak hanya berpusat pada fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau lingkungan tempat ODDP menjalani kehidupan sehari-hari.
Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kemenko PMK, Linda Restaningrum mengatakan, kunjungan belajar ini membuka kesempatan bagi TPKJM daerah untuk menyerap pengalaman dari wilayah yang lebih aktif menjalankan program kesehatan jiwa masyarakat.
Linda berharap, peserta dapat mengadaptasi berbagai praktik tersebut sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.
“Kami berharap TPKJM daerah dapat menyerap pelajaran, informasi, dan pengalaman dari tempat lain untuk kemudian direplikasi di daerah masing-masing. Kami juga berterima kasih kepada YAKKUM yang telah memfasilitasi TPKJM daerah dan pusat untuk berkolaborasi dalam mengisi kesenjangan yang masih ada,” ujar Linda dikutip Jum’at, (30/10/2026).
Selain membuka ruang pertukaran pengalaman, kegiatan ini juga membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program.
Linda menilai, dukungan mitra pembangunan masih diperlukan untuk memperkuat kapasitas TPKJM dan mengatasi keterbatasan sumber daya.
Penanganan ODDP Membutuhkan Kerja Bersama
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi menegaskan, pemerintah tidak bisa menyerahkan seluruh tanggung jawab penanganan kesehatan jiwa kepada sektor kesehatan.
Menurut Imran, sektor sosial, pemerintah wilayah, keluarga, dan masyarakat harus mengambil peran.
Kolaborasi lintas sektor memungkinkan setiap wilayah mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung warga dengan disabilitas psikososial.
“Pelajaran paling penting adalah bahwa kesehatan jiwa masyarakat harus didukung oleh sektor-sektor lain. Kepemimpinan panewu dan lurah dibutuhkan untuk mengorganisasi sumber daya yang ada di wilayahnya agar dapat membantu warga dengan disabilitas psikososial. Ini merupakan kerja bersama sektor kesehatan, sosial, dan masyarakat,” kata Imran.
Ia juga mendorong kepala daerah membangun kemitraan dengan berbagai pihak di luar pemerintahan.
Dukungan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat pendampingan bagi ODDP.
Lebih dari itu, keterlibatan pemimpin wilayah dan masyarakat dapat membantu mengurangi stigma terhadap orang dengan disabilitas psikososial.
Dengan demikian, ODDP memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh dukungan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
TPKJM Perkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Sementara itu, Head of Partnership and Policy INKLUSI, Enurlaela Hasanah menilai, pertemuan pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai tantangan layanan kesehatan jiwa masyarakat.
Enurlaela melihat koordinasi antarpemerintah masih menghadapi tantangan karena sejumlah program kerap berjalan sendiri-sendiri.
Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat dan daerah belum selalu memiliki pemahaman yang sama dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Sering kali kerja-kerja pemerintah masih berjalan secara terpisah. Pemerintah pusat sibuk dengan urusannya sendiri, begitu juga pemerintah daerah. Melalui fasilitasi YAKKUM yang mempertemukan kedua level pemerintahan ini, mereka memiliki ruang untuk saling memahami kendala yang dihadapi dan melihat apa yang bisa dikerjakan secara kolaboratif,” jelas Enurlaela.
Ia menilai, TPKJM memegang peran strategis untuk menghubungkan berbagai sektor dan menggalang sumber daya dalam mendukung ODDP.
Berdasarkan analisis INKLUSI terhadap program YAKKUM, kelompok swabantu dan panti rehabilitasi menjadi dua simpul penting dalam sistem dukungan bagi ODDP.
Kedua bentuk layanan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar mampu memberikan pendampingan secara menyeluruh.
Praktik Yogyakarta Menginspirasi Pengembangan Program Daerah
Pengalaman mengikuti kunjungan belajar juga memberikan perspektif baru bagi peserta.
Budieli Zebua, perwakilan TPKJM Kota Gunungsitoli, Kepulauan Nias, mengaku memperoleh banyak inspirasi dari berbagai inovasi layanan yang dikunjungi.
Ia secara khusus menyoroti praktik KAK Dewa Condongcatur dan program Open The Gate (OTG).
Menurut Budieli, kedua praktik tersebut menawarkan gagasan yang dapat dikembangkan kembali sesuai kondisi daerah.
“Saya banyak belajar tentang inovasi yang mudah diingat dan dilaksanakan, khususnya dari KAK Dewa Condongcatur dan Open The Gate. Ini menjadi motivasi bagi kami di daerah. Kami akan mengembangkannya dengan menyesuaikan kondisi daerah kami, dengan harapan penanganan kasus ODDP bisa berjalan lebih baik,” ungkap Budieli.
Bagi PRYAKKUM, kunjungan belajar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat TPKJM melalui pendampingan dan pertukaran praktik baik antardaerah.
PRYAKKUM mendorong para pemangku kepentingan memperluas perspektif mengenai layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi.
Dukungan terhadap ODDP perlu mencakup layanan kesehatan, pendampingan sosial, keterlibatan keluarga, hingga penerimaan lingkungan masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut pada Jumat (30/10/2026) melalui rapat koordinasi TPKJM Nasional dan Daerah.
Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan nasional, praktik baik, tantangan penyelenggaraan TPKJM, serta penyusunan strategi dan rencana tindak lanjut. (Ken).
