PROSA.ID, Yogyakarta – Meninggalnya lima peserta dalam pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya, Pakar Manajemen Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono.
Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi total model pelatihan tersebut.
Menurutnya, pelatihan bergaya militer dinilai tidak relevan dengan tugas seorang manajer koperasi.
“Hal itu justru berpotensi menggerus tata kelola koperasi yang demokratis,” katanya, Senin (29/6/2026).
Subarsono menilai, materi pelatihan berupa baris-berbaris, apel, lari, hingga latihan memegang senjata tidak mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
“Manajer koperasi bertugas mengeksekusi kebijakan strategis yang ditetapkan pengurus ke dalam operasional sehari-hari,” jelasnya.
Ia menyebut, mereka nantinya akan mengelola staf, mengawasi arus kas, memastikan target usaha tercapai.
“Selain itu mereka melaporkan kinerja kepada pengurus demi meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujarnya.
Pelatihan Harus Menjawab Kebutuhan Manajerial
Subarsono menegaskan, pelatihan seharusnya membekali calon manajer dengan kemampuan yang benar-benar mendukung pengelolaan koperasi modern.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memprioritaskan materi mengenai tata kelola koperasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan digital, kewirausahaan, inovasi model bisnis, perencanaan strategis, hingga pemasaran digital.
“Kompetensi tersebut jauh lebih relevan dibanding latihan fisik dan kemiliteran karena langsung berkaitan dengan tanggung jawab manajer dalam mengembangkan usaha koperasi,” ungkapnya.
Disiplin Tidak Harus Dimaknai Secara Militer
Subarsono mengakui, pelatihan dasar militer tetap memiliki manfaat, terutama dalam membentuk kedisiplinan.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki cara berbeda dalam menerjemahkan konsep disiplin.
Dalam dunia koperasi, disiplin tercermin melalui penyusunan laporan yang tepat waktu, pengelolaan organisasi secara transparan dan akuntabel, penggunaan aset koperasi secara bertanggung jawab, serta penyediaan layanan sesuai kebutuhan anggota.
Sebaliknya, disiplin di lingkungan militer lebih menekankan kepatuhan terhadap komando, ketepatan mengikuti apel, dan ketaatan terhadap aturan baris-berbaris.
“Operasionalisasi konsep disiplin di setiap bidang tentu berbeda,” tandasnya.
Pendekatan Militer Berpotensi Mengikis Demokrasi Koperasi
Subarsono mengungkapkan, penggunaan pendekatan militer dalam program sipil seperti KDMP berpotensi mengubah budaya organisasi koperasi.
Ia mengungkapkan, koperasi berdiri di atas prinsip demokrasi, musyawarah, partisipasi anggota, dan dialog.
Sementara organisasi militer mengedepankan sistem komando, komunikasi satu arah, dan kepatuhan terhadap atasan.
Apabila manajer dibentuk melalui pendekatan militeristik, mereka dikhawatirkan membawa pola kepemimpinan komando ke dalam pengelolaan koperasi.
“Budaya demokrasi bisa bergeser menjadi sistem komando, komunikasi satu arah, berkurangnya partisipasi anggota, hingga hilangnya budaya dialog,” paparnya.
Minim Dialog Dapat Menghambat Inovasi
Selain memengaruhi tata kelola, Subarsono menilai pendekatan tersebut juga berpotensi menghambat inovasi.
Manajer yang terbiasa bekerja berdasarkan instruksi dinilai cenderung hanya menjalankan prosedur baku tanpa membuka ruang bagi ide-ide baru.
Pegawai maupun anggota koperasi pun bisa enggan menyampaikan gagasan karena budaya dialog tergantikan oleh sistem komando.
Ia mencontohkan, munculnya sejumlah KDMP yang berdiri di lokasi kurang strategis, seperti kawasan perbukitan, hutan, atau jauh dari permukiman warga.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan minimnya dialog antara pengambil kebijakan dengan masyarakat setempat.
“Masyarakat hanya dipandang sebagai objek dalam proyek KDMP sehingga tidak merasa memiliki,” tegasnya.
Lima Korban Menjadi Alarm Evaluasi
Subarsono mengungkapkan, jatuhnya lima korban jiwa dalam pelatihan dasar militer menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menghentikan model pelatihan tersebut dan segera menyusun desain baru.
Ia berharap, pemerintah merancang pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan profesi manajer koperasi sekaligus menjamin keselamatan peserta.
“Perlu desain pelatihan baru yang cocok agar tidak ada korban lagi di kemudian hari,” imbuhnya.
Pemerintah Diminta Membuka Ruang Dialog
Subarsono juga meminta pemerintah membuka ruang diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum menetapkan model pelatihan baru.
Ia mengusulkan, Kementerian Koperasi menginisiasi dialog dan forum diskusi bersama pelaku koperasi yang telah berhasil, akademisi, pakar koperasi, serta masyarakat untuk menyusun sistem pelatihan yang lebih tepat.
Ia mengklaim, langkah tersebut akan menghasilkan tata kelola koperasi yang lebih profesional sekaligus menerapkan prinsip good governance.
Pemerintah, lanjutnya, perlu bersikap terbuka terhadap kritik serta mengakui apabila kebijakan sebelumnya memerlukan perbaikan.
“Publik akan lebih menghargai kebijakan baru berupa desain pelatihan yang lebih baik daripada mempertahankan kebijakan lama yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Kementerian Koperasi Dinilai Paling Tepat Memimpin Pelatihan
Di akhir keterangannya, Subarsono menilai Kementerian Koperasi merupakan institusi yang paling tepat memimpin pendidikan dan pelatihan bagi manajer KDMP.
Meski demikian, ia membuka peluang kolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain selama materi yang diberikan benar-benar mendukung peningkatan kompetensi manajerial koperasi.
“Kolaborasi lintas kementerian dapat memperkaya proses pembelajaran, tetapi orientasi pelatihan harus tetap berfokus pada penguatan tata kelola, profesionalisme, dan kemampuan bisnis koperasi, bukan pada pendekatan kemiliteran,” pungkasnya. (Ken).
