PROSA.ID, Yogyakarta – Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dirilis pada Oktober 2026 melibatkan 1.142 responden masyarakat umum.
Hasilnya menunjukkan 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah.
Selain itu, 67 persen responden menyatakan stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Temuan tersebut menjadi gambaran respons responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, hasil survei itu tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mengalami stres atau bahwa komunikasi pemerintah menjadi satu-satunya penyebabnya.
Haedar Nashir Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai, pemerintah perlu merespons hasil survei dengan memperbaiki kebijakan yang kurang tepat dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Haedar, pemerintah tidak perlu khawatir kehilangan wibawa ketika mengoreksi keputusan yang keliru.
Sebaliknya, evaluasi menunjukkan kesediaan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Survei seperti ini perlu jadi masukan buat pemerintah, agar kebijakan-kebijakannya semakin lebih baik. Kalau ada yang keliru, tidak tepat, diperbaiki,” kata Haedar saat ditemui di Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, bukan sekadar mengejar penyelesaian program.
Haedar juga mengingatkan pemerintah agar menjaga kesehatan mental masyarakat dengan menciptakan kenyamanan sosial dan psikologis melalui kebijakan yang tepat.
“Kesehatan mental bangsa itu harus dijaga, sebab kebijakan pemerintah tidak sekadar soal bagaimana kebijakan terwujud, tapi juga menciptakan kenyamanan mental, kenyamanan sosial, kenyamanan psikologis bagi seluruh warga bangsa,” ujarnya.
Pakar UMY Soroti Kesenjangan Komunikasi Pemerintah
Sementara dari perspektif komunikasi politik, Filosa Gita Sukmono menjelaskan, pemerintah tidak selalu berhasil membuat masyarakat memahami pesan kebijakan sesuai dengan maksud pembuatnya.
Ia menggunakan teori Encoding/Decoding dari Stuart Hall untuk menjelaskan perbedaan pemaknaan tersebut.
Dalam teori ini, komunikator menyusun pesan, sedangkan penerima menafsirkannya berdasarkan pengalaman, kepentingan, kondisi sosial, dan pandangan politik masing-masing.
“Pesan yang disampaikan komunikator belum tentu dimaknai sama oleh penerimanya,” ujar Filosa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).
Menurut Filosa, pemerintah perlu memperhatikan dua hal sekaligus, yakni kualitas kebijakan dan cara menyampaikannya kepada masyarakat.
Pemerintah mungkin memiliki tujuan positif ketika merancang program.
Namun, masyarakat tetap menilai program tersebut berdasarkan dampak yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Ketika kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan warga, masyarakat bisa memahami tujuan pemerintah sekaligus menyampaikan kritik terhadap pelaksanaannya,” jelas Filosa.
Kritik Publik Tidak Selalu Berarti Menolak Presiden
Filosa mengingatkan pemerintah agar tidak langsung mengartikan kritik masyarakat sebagai penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam demokrasi, masyarakat dapat mendukung seorang pemimpin, tetapi tidak menyetujui kebijakan tertentu.
Karena itu, pemerintah perlu memahami kritik sebagai bagian dari evaluasi publik.
“Seseorang bisa saja mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi tidak setuju dengan kebijakan ekonomi atau pendidikan tertentu,” katanya.
Filosa menyebut, kesenjangan antara pernyataan pemerintah dan pengalaman masyarakat dapat memengaruhi kepercayaan publik.
Sebagai contoh, pemerintah dapat menyampaikan bahwa kondisi ekonomi membaik.
Namun, masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi mungkin memiliki penilaian berbeda terhadap pesan tersebut.
“Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui apa yang pemerintah katakan, tetapi juga melalui kesesuaian antara pernyataan pemerintah, tindakan nyata, dan pengalaman masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Perlu Perkuat Komunikasi dan Dialog
Haedar menilai pemerintah perlu menjelaskan latar belakang, tujuan, dan sasaran setiap kebijakan agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan yang diambil.
Haedar menjelaskan, pemerintah dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi sekaligus menjawab keresahan publik.
Komunikasi yang terbuka juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan.
“Komunikasi itu penting, agar setiap program kebijakan dijelaskan masalahnya, latar belakangnya, sasarannya,” kata Haedar.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Filosa mendorong pemerintah mengubah pola komunikasi dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun dialog dengan masyarakat.
“Pemerintah perlu mengubah orientasi komunikasi dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun kesepahaman dengan masyarakat,” ujar Filosa.
Filosa menegaskan bahwa komunikasi yang baik harus berjalan bersama kebijakan yang tepat.
Pemerintah tidak bisa mengandalkan narasi untuk menutupi persoalan yang masyarakat hadapi.
“Komunikasi yang baik tidak dapat menggantikan kebijakan yang bermasalah,” pungkasnya. (Ken).
