PROSA.ID, Yogyakarta – Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan energi nuklir dengan target pengoperasian komersial Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial pada tahun 2032, dari batas waktu sebelumnya tahun 2039. Rencana tersebut sebagaimana tercantum dalam peta jalan nasional emisi karbon nol.
Bahkan belum lama ini Presiden Prabowo juga telah menjalin komunikasi dengan mitra global dalam pengembangan energi nuklir mulai dari Rusia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (AS).
Deputi Sumber Daya Manusia dan Iptek (SDMI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Edy Giri Rachman Putra mengatakan, Indonesia secara terstruktur dan berkesinambungan sudah menyiapkan SDM untuk PLTN komersial pertama tersebut. Paling tidak di tiga perguruan tinggi di Indonesia, meluluskan sekitar 300 orang sarjana nuklir dari Teknik Nuklir UGM, IPB dan Poltek Nuklir.
“Kita juga punya tiga reaktor nuklir yaitu di Yogyakarta, Serpong dan Bandung. Jadi terkait dengan masalah SDM saya kira kita sudah siap memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya dalam konferensi pers di Yogyakarta, Rabu (10/9/2025).
Edy mengungkapkan, pengalaman panjang tersebut sebenarnya sudah menjadi pondasi dasar bahwa Indonesia sudah memiliki kapasitas SDM yang sudah terbentuk sehingga tinggal diperbesar jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan PLTN.
“Untuk mengoperasikan sebuah PLTN itu tidak hanya dibutuhkan lulusan terkait nuklir saja. Lulusan elektro, fisika, mesin juga terlibat. Karena engagement stakeholder itu tidak hanya dengan teknik tapi juga bidang sosial, ekonomi bahkan yang lain,” paparnya.
Terkait dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, Edy mengungkapkan bahwa pembangunan PLTN komersial itu didanai melalui banyak skema. Misalnya pinjaman ke luar negeri.
“Tapi yang jelas, yang akan mengoperasikan PLTN komersial itu bukan pemerintah, tapi swasta. Dalam hal ini bisa jadi PLN dan lainnya. Jadi harus dicari model bisnis yang tepat. Bisa business to business, banyak model dan itu tidak bergantung dengan pemerintah,” paparnya.
Edy menambahkan, model ini juga berlaku untuk riset. Di negara-negara maju khususnya, pendanaan riset sebagian besar didukung oleh industrinya dan bukan pemerintah.
“Betul anggaran riset di BRIN itu naik, tapi itu dari industrinya, pihak swasta. Karena apa? Riset itu harus dihilirkan menjadi sebuah produk di industri. Itu yang ideal, sehingga negara tidak terbebani dengan riset tersebut. Anggaran efisiensi kemarin, kami tidak begitu berpengaruh karena pendanaan dari eksternal,” tandasnya.
Direktur Poltek Nuklir BRIN, Zainal Arief menambahkan, kampusnya telah menyiapkan lulusan vokasi berkompetensi nuklir melalui enam peminatan baru yang dirancang khusus. Penyesuaian kurikulum telah diterapkan sejak 2024 agar lebih sinkron dengan kebijakan pemerintah.
“Kurikulum harus spesifik dan sesuai dengan visi lembaga yang menaungi, dalam hal ini adalah BRIN. Kami memfokuskan tiga program studi menjadi enam peminatan yang relevan dengan kebutuhan SDM untuk PLTN,” katanya.
Enam peminatan tersebut terdiri atas pembangkit energi nuklir dan analisis kenukliran pada prodi elektromekanika, instrumentasi medik nuklir dan teknologi akselerator pada prodi elektronika instrumentasi, serta bahan bakar nuklir dan teknologi produksi radioisotop, radiofarmaka pada prodi tekno kimia nuklir.
“Keenam peminatan itu, disiapkan untuk mendukung program pemerintah, baik terkait pemanfaatan nuklir untuk energi, maupun pemanfaatan teknologi nuklir untuk industri, pertanian, atau medik,” imbuhnya.
“Harapannya dengan proses kurikulum baru ini, pada tahun 2028 akan ada lulusan yang memang berkompeten sesuai dengan enam peminatan tadi,” pungkas Zainal. (Ken).
