PROSA.ID, Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa persoalan mendasar di sektor hulu pertanian masih belum terselesaikan.
Pemerintah didorong segera membenahi produksi, rantai pasok, hingga kelembagaan petani agar keberlanjutan program tidak membebani pelaku usaha pangan.
Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida mengatakan, kesiapan sektor pertanian nasional masih berbeda pada setiap komoditas.
“Beras relatif berada dalam kondisi surplus, tetapi subsektor peternakan yang memasok protein untuk MBG masih menghadapi tekanan biaya produksi,” katanya dikutip Sabtu (18/7/2026).
Harga Beras Tinggi Meski Produksi Surplus
Dinda menjelaskan, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 38,6 juta ton dengan total ketersediaan sekitar 47,1 juta ton.
Namun, harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi, rata-rata Rp15.499 per kilogram.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena harga gabah di tingkat petani telah melampaui asumsi pemerintah yang menjadi dasar penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Produksi beras memang surplus. Namun harga eceran masih tinggi karena harga gabah di tingkat petani sudah melampaui asumsi pemerintah,” ujarnya.
Peternak Hadapi Tekanan Biaya Produksi
Dinda menilai, tantangan lebih besar justru terjadi pada subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi pemasok utama kebutuhan protein Program MBG.
Ia menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan turun 1,85 persen pada Juni 2026.
Penurunan itu menunjukkan biaya produksi, terutama pakan impor, meningkat lebih cepat dibandingkan harga jual hasil ternak.
“Struktur rantai pasok protein hewani masih perlu diperkuat agar kebutuhan MBG tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum,” katanya.
Penguatan Kelembagaan Petani Jadi Kunci
Di sisi lain, Dinda melihat meningkatnya kebutuhan pangan untuk MBG dapat menjadi momentum memperkuat kelembagaan petani.
Ia mendorong petani skala kecil bergabung dalam koperasi, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Melalui kelembagaan tersebut, petani dapat menjalin kontrak pasokan langsung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan skema forward contract.
“Tanpa penguatan kelembagaan, peningkatan permintaan dari MBG berisiko lebih banyak dinikmati pedagang perantara daripada petani sebagai produsen utama,” tegasnya.
UMKM Pangan Terkendala Modal Kerja
Selain petani, UMKM pangan juga menghadapi tantangan dalam mengikuti pengadaan pemerintah.
Dinda mengungkapkan, mitra pengadaan harus menyediakan modal di awal untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja, sementara pembayaran dari pemerintah sering kali baru diterima setelah proses administrasi selesai.
Ia menilai, kondisi tersebut dapat mengganggu arus kas pelaku usaha kecil yang memiliki modal terbatas.
“Karena itu diperlukan skema pembayaran bertahap yang lebih cepat atau supply chain financing melalui perbankan daerah agar UMKM lokal dapat ikut berpartisipasi tanpa mengalami kesulitan likuiditas,” jelasnya.
Tiga Rekomendasi untuk Keberlanjutan MBG
Untuk menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, Dinda mengusulkan tiga langkah strategis.
Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan regulasi harga acuan beras dengan kondisi harga gabah di lapangan.
Kedua, pemerintah perlu membangun sistem pengadaan berbasis data spasial yang mengintegrasikan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan potensi komoditas di setiap daerah.
Ketiga, pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor hulu melalui subsidi sarana produksi, pengembangan teknologi pertanian, serta pembangunan infrastruktur penyimpanan seperti cold storage.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun keberhasilan di hilir tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu. Penguatan sektor hulu menjadi syarat utama agar manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Ken).
