PROSA.ID, Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat angka kemiskinan terus mengalami penurunan sepanjang 2026.
Berdasarkan data terbaru, jumlah keluarga miskin di Sleman kini berada di angka 26.747 kepala keluarga (KK) atau sekitar 6,71 persen dari total KK di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro mengatakan, penurunan angka kemiskinan itu menunjukkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi mulai memberikan dampak nyata di masyarakat.
“Kalau kemiskinan kita menurun signifikan. Tahun kemarin masih di angka 7,4 persen sekian, sekarang menjadi 6,71 persen,” ujar Wawan di Sleman, Kamis (7/6/2026).
Meski demikian, Pemkab Sleman masih mencatat adanya kelompok masyarakat rentan miskin dalam jumlah cukup besar.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman, jumlah warga kategori rentan miskin mencapai 126.874 KK.
Menurut Wawan, pemerintah daerah kini fokus menjalankan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.
“Yang pertama perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial, terutama untuk warga kurang produktif. Kemudian yang produktif ada program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, terutama untuk UMKM. Ketiga, memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan,” jelasnya.
Pada aspek pendidikan, salah satu program unggulan yang kini menjadi perhatian Pemkab Sleman adalah Beasiswa Sleman Pintar.
Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin untuk menempuh pendidikan mulai jenjang D1, D3 hingga S1.
Wawan menyebut, program tersebut sudah berjalan memasuki tahun ketiga dengan jumlah penerima mencapai sekitar 700 mahasiswa.
“Sampai sekarang sudah sekitar 700 siswa dari keluarga miskin. Banyak yang sudah lulus. Ada yang bekerja di BUMN, ada juga yang magang di luar negeri,” ungkapnya.
Program itu, lanjut dia, tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk membangun mobilitas sosial keluarga miskin melalui akses pendidikan tinggi.
“Pemkab Sleman juga menargetkan anggaran program beasiswa terus meningkat setiap tahun,” ungkap Wawan.
Dalam upaya memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Sleman kini memanfaatkan sistem interoperabilitas data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP).
Melalui sistem tersebut, data masyarakat dapat disandingkan dengan berbagai basis data nasional seperti SAMSAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga data transaksi keuangan.
Wawan menjelaskan, sistem itu memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi aset masyarakat secara lebih akurat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kalau satu NIK sudah masuk sistem, bisa kelihatan asetnya di mana, motornya berapa, tanahnya di mana,” jelasnya.
Namun demikian, pemerintah juga membuka ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa data asetnya tidak lagi sesuai kondisi riil di lapangan, misalnya kendaraan yang sudah dijual tetapi masih tercatat atas nama pemilik lama.
Menurut Wawan, sistem tersebut diharapkan dapat membuat distribusi bantuan sosial lebih adil sekaligus mencegah penyalahgunaan data penerima bansos.
“Tujuannya supaya bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” imbuh Wawan.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Sosial Sleman, Ferry Istanto menambahkan, alokasi anggaran beasiswa tahun ini mencapai sekitar Rp14 miliar hingga Rp15 miliar.
“Kalau tahun ini disiapkan sekitar 14 sampai 15 miliar rupiah untuk beasiswa kuliah,” jelas Ferry.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa di tiap angkatan.
Di sisi lain, Ferry mengungkapkan kebijakan penanganan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah masih didominasi bantuan sosial langsung dibanding program pemberdayaan ekonomi.
Sebagai gambaran, bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako di Sleman nilainya mencapai sekitar Rp300 miliar setiap tahun.
“Sementara bantuan pemberdayaan ekonomi dari pusat itu belum tentu sampai satu miliar rupiah. Jadi gap-nya luar biasa,” paparnya.
Hal serupa juga terjadi dalam APBD Sleman. Anggaran bantuan sosial untuk lansia, disabilitas, anak terlantar, hingga yatim piatu mencapai belasan miliar rupiah. Sedangkan bantuan pemberdayaan usaha masyarakat nilainya hanya ratusan juta rupiah.
Meski terkena efisiensi anggaran, Pemkab Sleman memastikan program pemberdayaan tetap dipertahankan, termasuk bantuan untuk wirausaha muda, single parent, hingga keluarga yang sudah keluar dari bansos tetapi masih rentan miskin.
“Kami tetap pertahankan meskipun porsinya kecil-kecil,” pungkas Ferry. (Ken).
