PROSA.ID, Yogyakarta – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY kian terasa menyusul adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan program pembangunan, sekaligus mendorong DPRD DIY menawarkan strategi penyelamatan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan bahwa fenomena budget constraint menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan APBD 2026 sekaligus perencanaan tahun 2027.
Ia menilai, penurunan kapasitas fiskal daerah berdampak langsung pada belanja pembangunan.
“Kalau kita bandingkan realisasi belanja daerah, dari tahun 2024 sebesar Rp5,68 triliun turun menjadi sekitar Rp4,73 triliun di 2025. Artinya ada penurunan sekitar 16 persen atau hampir Rp950 miliar,” kata Eko, Senin (27/4/2026).
Selain itu, pada 2026, dana keistimewaan (danais) juga mengalami penurunan signifikan dari Rp1,58 triliun menjadi sekitar Rp1 triliun. Kondisi ini dinilai semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
Lima Langkah Penyelamatan
Menghadapi situasi tersebut, DPRD DIY mengusulkan lima langkah strategis sebagai upaya menjaga keberlangsungan pembangunan.
Pertama, pemerintah daerah diminta memprioritaskan belanja pada sektor-sektor krusial, seperti pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran, stunting, serta penguatan sektor pertanian.
“Kita ingin APBD benar-benar pro rakyat, terutama kelompok miskin, dan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja,” tegas Eko.
Kedua, optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah aset seperti gedung dan lahan yang belum dimanfaatkan maksimal, termasuk eks Hotel Mutiara, yang berpotensi dikembangkan secara produktif.
Ketiga, penguatan peran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sumber pembiayaan alternatif.
Pada 2024, dana CSR yang terkonsolidasi mencapai sekitar Rp64 miliar, sementara 2025 berkisar Rp60 miliar.
“CSR bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, hingga pengentasan kemiskinan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD,” ujarnya.
Keempat, optimalisasi kerja sama lintas daerah dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.
DIY dinilai memiliki peluang memperkuat kolaborasi dengan daerah sekitar seperti Jawa Tengah, maupun mitra luar negeri seperti Kyoto dan Seoul, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga mitigasi bencana.
Kelima, DPRD meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran. Menurut Eko, normalisasi anggaran penting agar pelayanan publik tidak semakin tertekan.
Dorong Kebijakan Pro-Rakyat
Di luar lima langkah tersebut, DPRD DIY juga menekankan pentingnya kebijakan yang tidak membebani masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak menaikkan pajak dan retribusi, bahkan memberikan insentif bagi kelompok masyarakat tertentu.
“Untuk masyarakat desil 1 dan 2, yang sangat tidak mampu, bisa dipertimbangkan pembebasan atau pengurangan pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan,” ungkap Eko.
Selain itu, DPRD juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang pada 2025 mencapai 34,8 persen. Di tengah wacana penurunan menjadi 30 persen pada 2027, DPRD menegaskan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ASN maupun PPPK.
Perkuat Peran Kelurahan dan Data Kemiskinan
DPRD juga mendorong peningkatan bantuan keuangan ke kelurahan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat.
Pada 2025, realisasi bantuan keuangan mencapai sekitar Rp322 miliar atau 6,81 persen dari APBD.
Selain itu, penanganan kemiskinan diminta berbasis data by name by address agar intervensi lebih tepat sasaran.
“Kemiskinan itu nyata, sehingga intervensinya harus spesifik. Dengan data yang jelas, bantuan bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Eko optimistis, di tengah keterbatasan anggaran, DIY masih memiliki kekuatan gotong royong yang besar. Ia mencontohkan keberhasilan program berbasis CSR dan kolaborasi masyarakat pada penanganan pascabencana gempa 2006 dan erupsi Merapi 2010.
“Kuncinya ada pada kredibilitas pemerintah. Kalau itu dijaga, kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha akan berjalan,” pungkasnya. (Ken).
