PROSA.ID, Yogyakarta — Gusti Prabukusumo kembali dipercaya memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk periode 2026-2031.
Memasuki periode ketiga, Gusti Prabu menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui kolaborasi dengan mitra dan relawan.
Di tengah amanah tersebut, ia mengungkapkan tantangan besar yang harus PMI DIY hadapi.
Salah satunya berkaitan dengan keterbatasan anggaran organisasi.
Gusti Prabu menyebut, PMI DIY hanya menerima anggaran sekitar Rp200 juta, sementara kebutuhan operasional dalam satu tahun mencapai sekitar Rp2 miliar.
PMI DIY Butuh Dukungan Mitra
Kondisi tersebut membuat PMI DIY tidak bisa bekerja sendiri.
Gusti Prabu mengapresiasi dukungan lebih dari 60 mitra kerja yang selama ini membantu organisasi menjalankan berbagai program kemanusiaan.
“PMI DIY ini tanpa mitra kerja, kami tidak bisa apa-apa,” kata Gusti Prabu dalam sambutan pelantikannya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (13/9/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran PMI dari sejumlah provinsi yang hadir dalam pelantikan, termasuk PMI Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Menurut Gusti Prabu, dukungan berbagai pihak menjadi kekuatan penting bagi PMI DIY dalam mempertahankan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengaku sebenarnya ingin mendorong regenerasi kepemimpinan.
Namun, kondisi organisasi dan keterbatasan anggaran membuat proses tersebut tidak mudah.
“Saya bisa terpilih kembali untuk periode yang ketiga kalinya. Karena di AD/ART bisa dipilih kembali, sebetulnya saya penginnya regenerasi,” ujarnya.
Gusti Prabu mengatakan, PMI DIY selama dua periode sebelumnya tetap mampu menjalankan berbagai amanah berkat dukungan para mitra.
Tekankan Integritas dan Efisiensi
Dalam periode kepengurusan 2026-2031, Gusti Prabu meminta seluruh jajaran menjaga integritas.
Ia mengungkapkan, pengurus PMI harus mengutamakan pengabdian dan tidak menjadikan organisasi sebagai ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
“Kita punya pikiran, niat, serta hati yang mulia, sehingga kita tidak akan mengambil satu rupiah pun,” tegasnya.
Ia bahkan meminta seluruh jajaran tidak sekadar menjaga kejujuran, tetapi juga memastikan setiap sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan efektif.
“Jujur saja tidak cukup, harus ada efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas,” katanya.
Selain pengurus dan staf, Gusti Prabu menempatkan relawan sebagai kekuatan utama PMI DIY.
Ia mengajak seluruh relawan di kabupaten dan kota se-DIY memperkuat kolaborasi serta menjaga semangat kekeluargaan.
“Keberhasilan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta itu di tangan kita bersama,” tandasnya.
Gusti Prabu juga mendorong pengurus baru melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi untuk menjawab tantangan kemanusiaan di masa depan.
PMI Hadapi Ancaman Bencana Beragam
Sementara itu, sambutan Ngarso Dalem yang dibacakan Asisten Sekretaris Daerah (Setda) DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aria Nugrahadi, menegaskan pentingnya peran PMI dalam membangun ketangguhan masyarakat.
Sambutan tersebut mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menjadi landasan penyelenggaraan kegiatan kepalangmerahan di Indonesia.
Mandat PMI mencakup pemberian bantuan kepada korban konflik dan kerusuhan, pelayanan darah, pembinaan relawan, pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, hingga berbagai pelayanan kemanusiaan lainnya.
DIY sendiri menghadapi dinamika kebencanaan yang kompleks.
Ancaman tersebut mencakup aktivitas vulkanik, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta berbagai kondisi darurat kesehatan dan sosial.
“Karena itu, PMI DIY periode 2026-2031 perlu memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat,” ungkap Aria.
Kapasitas relawan, sistem informasi dan komunikasi kedaruratan, pengelolaan logistik, pendidikan kebencanaan, serta pemanfaatan teknologi juga perlu terus ditingkatkan.
Sambutan Ngarso Dalem juga menekankan pentingnya kecepatan dalam penanganan keadaan darurat.
“Pertolongan yang tepat dapat menyelamatkan kehidupan. Sementara relawan yang terlatih dapat menjadi penghubung antara keterbatasan dan harapan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ungkap Aria.
Pelayanan Darah Jadi Perhatian
Selain kebencanaan, pelayanan darah menjadi bagian penting dari mandat PMI.
Ketersediaan darah tidak dapat digantikan teknologi dan sangat bergantung pada kepedulian masyarakat untuk menjadi pendonor.
Karena itu, PMI DIY perlu memastikan ketersediaan darah dalam jumlah memadai, aman, berkelanjutan, dan dapat diakses secara adil oleh masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan kondisi persediaan darah yang disampaikan mantan Wakil Presiden RI, sekaligus Ketua PMI Pusat, Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama.
JK mengatakan Unit Donor Darah (UDD) PMI di Yogyakarta memiliki pelayanan yang baik. Bahkan, layanan tetap berjalan pada hari Minggu.
“UDD di sini sangat bagus dan hari Minggu pun bekerja,” kata JK.
Ia juga menyebut kegiatan donor darah tetap berjalan, termasuk melalui kegiatan donor darah di RRI.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, stok darah saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar tiga hari.
JK: Bencana Butuh Partisipasi Bersama
Di sisi lain, JK menyoroti sejumlah bencana yang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menyebut kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan perhatian bersama.
Menurut JK, PMI terus mengerahkan sumber daya untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Penanganan tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga dukungan relawan, tenaga medis, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Untuk menghadapi kekeringan, PMI bahkan mengerahkan hampir 200 tangki air ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Ini membutuhkan suatu partisipasi dan kemampuan bersama,” ujarnya.
Di Nusa Tenggara Timur, PMI juga mengerahkan logistik, relawan, dan dokter untuk mendukung operasi kemanusiaan.
“Kondisi bencana yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan pentingnya kekuatan bersama dalam menghadapi situasi darurat,” pungkasnya. (Ken).
