PROSA.ID, Yogyakarta – Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana individu mampu menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja produktif, dan berkontribusi bagi komunitasnya.
Namun stigma sosial, minimnya akses layanan, serta rendahnya literasi kesehatan mental membuat isu ini kerap terabaikan.
Data nasional menunjukkan sekitar 30 persen dari 280 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Hasil Indonesia–National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) mengungkap bahwa 5,5 persen remaja (10–17 tahun) atau sekitar 2,45 juta anak telah terdiagnosis memiliki gangguan mental.
Tekanan akademik, paparan media sosial, kekerasan dalam keluarga, serta dampak pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini.
Riset Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran pada 2021 bahkan menunjukkan 96,4 persen remaja tidak memahami cara mengelola stres akibat masalah yang mereka hadapi.
Program Officer ASIK Pusat Rehabilitasi YAKKUM Muhammad Rafli mengatakan, banyak masyarakat mengalami gangguan psikologis karena tidak punya tempat untuk bercerita.
“Mereka kehilangan ruang untuk berbagi, kehilangan koneksi sosial. Itu yang paling berbahaya. Kita sering lupa bahwa orang sakit jiwa bukan hanya karena faktor medis, tapi karena kehilangan dukungan manusiawi,” ungkapnya di sela acara ‘Kesehatan Mental bagi Generasi Muda: Akses, Kesadaran, dan Harapan’, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (9/10/2025).
Menurut Rafli, banyak kasus depresi yang bisa dicegah jika masyarakat punya budaya saling mendengar. Sebab, dari banyak kasus yang ditemukan Yakkum, orang-orang yang merasa tidak punya siapa pun untuk bercerita.
“Padahal kalau ada satu saja orang mau mendengarkan, mungkin kondisinya tak akan separah itu,” katanya.
Salah satu upaya pencegahan yang perlu banyak dilakukan di DIY adalah menciptakan ruang aman dan program peer support bagi anak muda.Di sekolah, komunitas, hingga karang taruna, mulai dibentuk kelompok dukungan sebaya agar remaja dapat saling mendengar dan saling menjaga.
Selain itu skrining kesehatan mental pun perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mendeteksi gangguan kejiwaan sejak dini.
“Budaya bertanya sederhana seperti apa kabar, atau gimana perasaanmu hari ini bisa menjadi awal penting. Sebab yang dibutuhkan orang depresi bukan sekadar nasihat, tapi rasa aman untuk didengarkan,” jelasnya.
Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum dan Pemerintahan, Sukamto menambahkan, Pemda meminta kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pencegahan kasus gangguan kejiwaan di masing-masing wilayah selain mengubah stigma negatif.
Hal ini menyusul masih maraknya kasus bunuh diri akibat depresi dan gangguan kejiwaan.
“Saat ini ada perubahan istilah dari ODGJ menjadi ODGP (Orang dengan Gangguan Psikologis) sebagai bagian dari upaya menghapus stigma. Penghalusan istilah harus diimbangi dengan peningkatan layanan. Jangan hanya berhenti di kata-kata,” imbuhnya.
Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 100 peserta yang berasal dari perwakilan kepala dinas pemerintah DIY, kepala sekolah menengah atas di DIY, siswa/i SMA di DIY, dan komunitas yang bergerak di isu kesehatan mental di DIY.
Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesadaran publik dan memastikan layanan kesehatan mental dapat diakses secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada generasi muda. (Ken).
