PROSA.ID, Yogyakarta – Kecerdasan artifisial (AI) tidak lagi sekadar dipandang sebagai lompatan teknologi.
Perkembangan AI kini juga memengaruhi etika, politik, budaya, hingga masa depan kehidupan manusia.
Isu inilah yang menjadi fokus utama dalam The 6th Australia–Indonesia in Conversation (AIC) 2026 yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM bersama Faculty of Arts, The University of Melbourne.
Mengusung tema ‘Is AI the Game-Changer? Intelligence Unbound: Ethics, Power, and the Imagination of Life in the Digital Age’, forum internasional tersebut mempertemukan akademisi dan praktisi dari Indonesia serta Australia untuk membahas AI dari perspektif humaniora dan ilmu sosial.
Kolaborasi Strategis UGM dan University of Melbourne Terus Menguat
Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas’udi mengatakan, penyelenggaraan AIC menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang antara FISIPOL UGM dan The University of Melbourne.
Kolaborasi tersebut mencakup berbagai program Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari joint degree, double degree, pertukaran staf akademik, hingga penelitian bersama.
Menurut Wawan, Australia–Indonesia in Conversation lahir pada masa pandemi COVID-19 sebagai ruang dialog akademik yang berbeda dari konferensi pada umumnya.
“AIC dibangun sebagai ruang percakapan. Forum ini mempertemukan para akademisi untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan perspektif dalam menjawab tantangan global,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menambahkan, kerja sama kedua institusi juga memperkuat jejaring akademik internasional melalui Global Humanities Alliance (GHA), konsorsium delapan universitas dunia yang mendorong pengembangan kajian humaniora, ilmu sosial, hak asasi manusia, serta dekolonisasi pengetahuan.
Sementara itu, perwakilan The University of Melbourne, Assoc. Prof. Edwin Jurriëns, menilai kemitraan dengan FISIPOL UGM memiliki dampak luas.
“Hal ini karena tidak hanya mencakup pendidikan dan penelitian, tetapi juga keterlibatan publik yang berkelanjutan,” jelasnya.
AI Harus Dipahami sebagai Persoalan Sosial dan Politik
Edwin Jurriëns menegaskan, tantangan utama saat ini bukan lagi soal kemampuan mesin berpikir, melainkan bagaimana manusia menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab.
“Kita perlu mulai bertanya, sebagai manusia dengan identitas budaya dan relasi sosial yang kita miliki, bagaimana perkembangan AI memengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan,” katanya.
Ia menyebut, masyarakat juga perlu memahami proses politik dan ekonomi yang berada di balik perkembangan AI agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi.
Convener AIC 2026, Syaifa Tania, menambahkan kompleksitas AI menuntut pendekatan multidisipliner.
Karena itu, forum tahun ini menghadirkan dua panel utama yang membahas tata kelola AI, politik pengetahuan, kreativitas, hingga keberlanjutan.
Tata Kelola AI Harus Transparan dan Berkeadilan
Panel pertama bertajuk ‘Governing Intelligence: Ethics, Power, and the Politics of Knowing’ menghadirkan Prof. Robert Hassan, Dr. Silvia Montaña-Niño, Prof. Ridi Ferdiana, dan Pratiwi Utami, Ph.D.
Diskusi membahas tantangan tata kelola AI, distribusi kekuasaan, produksi pengetahuan, hingga akuntabilitas algoritma yang kini semakin memengaruhi sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.
Dalam paparannya, Prof. Robert Hassan memperkenalkan konsep Homo Analogicus sebagai identitas dasar manusia yang berkembang melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, dan proses alamiah.
“Fakta bahwa kita berhenti berevolusi secara fisik ketika menjadi manusia modern adalah karena teknologi telah mengambil alih begitu banyak peran, sehingga kita tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan kita,” ungkapnya.
Para pembicara juga menekankan pentingnya tata kelola AI yang transparan, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Pengembangan AI dinilai harus disertai perlindungan hak asasi manusia, mitigasi bias algoritma, dan peningkatan literasi digital agar teknologi tidak memperlebar kesenjangan sosial.
AI Tidak Boleh Mematikan Kreativitas Manusia
Panel kedua bertajuk ‘Sustaining Imagination: Eco-Aesthetics, Creativity, and the Ethics of Intelligent Futures’ mengulas hubungan AI dengan kreativitas, budaya, keberlanjutan lingkungan, serta masa depan kemanusiaan.
Panel ini menghadirkan Assoc. Prof. Edwin Jurriëns, Dr. Jasmin Pfefferkorn, Dr. Dedy Permadi, dan Dewi Cahyani Puspitasari, Ph.D.
Edwin menyampaikan, perkembangan AI harus dipahami dalam konteks sejarah kolonialisme, relasi kekuasaan, serta eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan.
“Penguasaan atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan merupakan langkah terakhir dalam serangkaian proses penguasaan yang dimulai sejak munculnya kolonialisme,” ungkapnya.
Diskusi juga menegaskan AI seharusnya menjadi alat yang memperluas kreativitas manusia, bukan menggantikannya.
Teknologi perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lilingkungan, keberagaman budaya, dan prinsip keadilan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
FISIPOL UGM Dorong Dialog Global tentang AI yang Beretika
Melalui penyelenggaraan The 6th Australia–Indonesia in Conversation 2026, FISIPOL UGM dan The University of Melbourne kembali memperkuat komitmen membangun kolaborasi akademik internasional.
Forum ini tidak hanya menghasilkan ruang pertukaran gagasan, tetapi juga mendorong lahirnya perspektif baru bahwa masa depan AI harus dibangun di atas prinsip etika, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan. (Ken).
