PROSA.ID, Yogyakarta – Ketua Pansus LKPJ Pemda DIY sekaligus Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkap fakta serius dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebanyak 13.669 anak di DIY tercatat tidak sekolah atau putus sekolah hingga Maret 2026.
Di saat bersamaan, anggaran pendidikan DIY justru mengalami penurunan Rp9,4 miliar akibat pemangkasan dari pemerintah pusat.
“Ini fakta yang tidak menggembirakan. Tapi kita harus punya optimisme bahwa setiap anak di Jogja punya hak untuk sekolah,” kata Eko, Rabu (7/5/2026).
Eko menjelaskan, total anggaran BOSDA dan hibah pendidikan DIY tahun 2026 sebesar Rp196,72 miliar. Jumlah itu turun dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp206,13 miliar.
Menurutnya, penurunan terjadi karena dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Turunnya sekitar Rp9,4 miliar. Ini pasti berdampak terhadap layanan pendidikan di DIY,” tegasnya.
Rincian anggaran pendidikan DIY 2026 meliputi:
• SMA Negeri: Rp62,9 miliar
• SMK Negeri: Rp98,35 miliar
• SLB Negeri: Rp10,09 miliar
• SMA/MA Swasta: Rp7,46 miliar
• SMK Swasta: Rp11,5 miliar
• SLB Swasta: Rp6,28 miliar
Dari total 13.669 anak tidak sekolah, sebanyak 8.066 anak telah diverifikasi oleh Pansus bersama Pemda DIY. Sementara 5.603 lainnya masih dalam proses validasi.
Hasil verifikasi menemukan berbagai penyebab anak putus sekolah. Salah satu angka tertinggi adalah anak yang sudah bekerja, mencapai 2.067 orang.
Selain itu, terdapat 1.170 anak yang memilih tidak mau sekolah.
“Ada yang terkendala biaya, sekolah jauh dari rumah, pengaruh lingkungan, menikah, bahkan ada yang tidak punya seragam,” ujar Eko.
Ia menyebut sementara ini terdapat 18 indikator penyebab anak tidak sekolah di DIY dan jumlah itu masih bisa bertambah.
Pendidikan Disebut Hak Asasi dan Perintah Konstitusi
Eko menegaskan pendidikan merupakan hak asasi sekaligus amanat konstitusi yang wajib dipenuhi negara.
Ia mengutip Pembukaan UUD 1945 yang menyebut pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Semua anak wajib difasilitasi sekolah tanpa memandang status ekonomi,” katanya.
Menurut Eko, pemerintah daerah harus hadir penuh membiayai pendidikan anak-anak usia sekolah, mulai SD, SMP, SMA hingga SMK.
Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Eko meminta Pemda DIY tidak hanya melakukan verifikasi data, tetapi juga turun langsung berdialog dengan keluarga.
“Kita minta ada dialog dari hati ke hati dengan orang tua dan anak supaya tahu masalah sebenarnya,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemda DIY mengonsolidasikan dinas pendidikan kabupaten/kota agar penanganan berjalan cepat.
Eko mendesak pemerintah pusat menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan karena dinilai memperberat daerah dalam menangani anak putus sekolah.
Ia menilai tambahan anggaran dapat digunakan untuk memperkuat BOSDA, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga bantuan perlengkapan sekolah.
“Kalau pendidikan jangan dipangkas. Ini soal masa depan generasi bangsa,” katanya.
Selain penambahan anggaran, Eko juga mengusulkan optimalisasi sekolah negeri yang masih kekurangan murid dengan sistem belajar pagi dan sore.
Ia turut mendorong keterlibatan swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan program CSR untuk membantu biaya pendidikan anak-anak di DIY.
“Kalau ada kehendak politik, saya yakin problem ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Target Nol Anak Tak Sekolah di DIY
Eko menambahkan, DPRD DIY akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Ia berharap DIY bisa mencapai target nol persen anak tidak sekolah.
“Harapan kita ke depan tidak ada lagi anak di Jogja yang kehilangan hak pendidikan,” pungkasnya. (Ken).
