PROSA.ID, Yogyakarta – Kondisi ekonomi keluarga tidak selalu bertahan pada posisi yang sama.
Kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, bertambahnya tanggungan, hingga munculnya biaya tak terduga dapat mengubah tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam waktu relatif singkat.
Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono mengingatkan, masyarakat dan pemerintah agar tidak memandang desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai label mutlak kesejahteraan.
Menurut Susilo, pemerintah perlu terus memperbarui pemetaan kesejahteraan agar data mampu mengikuti dinamika ekonomi masyarakat.
Ia menilai, setidaknya tiga aspek perlu mendapat perhatian, yakni perbedaan daya beli antarwilayah, tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga, serta kesesuaian instrumen pengukuran dengan tujuan kebijakan.
“Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Desil dapat menjadi alat untuk melihat posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat, tetapi tetap harus dilihat bersama kondisi lainnya. Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” katanya, Rabu (26/8/2026).
Desil DTSEN Bukan Ukuran Mutlak Kesejahteraan
DTSEN menjadi basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sistem tersebut mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil.
Desil 1 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 mencakup kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Namun, Susilo menegaskan bahwa angka desil menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Angka tersebut tidak secara otomatis menggambarkan tingkat kekayaan atau kesejahteraan absolut.
“Desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan menunjukkan seberapa kaya atau sejahtera keluarga tersebut,” jelasnya.
Ia memberikan gambaran bahwa keluarga yang masuk desil 10 berarti berada dalam 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
“Kondisi tersebut tidak serta-merta berarti keluarga tersebut tergolong kaya dalam pengertian umum,” ungkapnya.
Kondisi Ekonomi Keluarga Bisa Berubah Cepat
Susilo menjelaskan, metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan memilih sejumlah indikator yang relatif stabil untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Meski demikian, realitas ekonomi keluarga dapat bergerak lebih cepat daripada pembaruan data.
Satu keluarga bisa kehilangan sumber pendapatan, menghadapi biaya kesehatan, mengalami perubahan pekerjaan, atau memiliki tambahan anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
Perubahan tersebut dapat langsung memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pendapatan sebenarnya hanya salah satu bagian dari kesejahteraan. Kita juga perlu melihat apakah keluarga memiliki aset dan tabungan, berapa banyak tanggungannya, apakah pekerjaannya tetap atau informal, apakah memiliki utang, serta bagaimana aksesnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak,” ujar Susilo.
DTSEN sudah menggunakan banyak variabel. Namun, ketika seluruh informasi tersebut dirangkum dalam satu pemeringkatan, aspek kerentanan ekonomi masih berpotensi belum terlihat secara utuh.
Pemerintah Perlu Perhitungkan Kerentanan Ekonomi
Keluarga dengan kondisi ekonomi yang terlihat stabil belum tentu memiliki daya tahan yang kuat ketika menghadapi guncangan.
Kehilangan pekerjaan, misalnya, dapat langsung menurunkan pendapatan rumah tangga.
Begitu pula peningkatan biaya kesehatan yang dapat menguras tabungan dan mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan lain.
Susilo mendorong agar pemerintah memasukkan aspek kerentanan dalam pengembangan pemetaan kesejahteraan.
“Data yang lebih adaptif, tidak hanya menunjukkan kondisi keluarga ketika pendataan berlangsung. Data juga perlu membantu pemerintah membaca kemungkinan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga,” paparnya.
Biaya Hidup Antarwilayah Tak Bisa Disamakan
Perbedaan biaya hidup di setiap daerah juga menjadi faktor penting dalam mengukur kesejahteraan.
Nilai pengeluaran yang sama belum tentu memberikan daya beli yang sama.
Harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga layanan lainnya dapat berbeda antarwilayah.
“Dua keluarga yang kondisi ekonominya hampir sama bisa saja masuk ke desil yang berbeda hanya karena berada di sekitar batas kelompok,” kata Susilo.
Ia mencontohkan, pengeluaran Rp4 juta di Jakarta belum tentu memiliki daya beli yang sama dengan pengeluaran Rp4 juta di daerah lain.
Karena itu, Susilo menilai penggunaan deflator spasial dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperhitungkan perbedaan daya beli antarwilayah.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pemetaan kesejahteraan lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di masing-masing daerah.
Satu Instrumen Tidak Harus untuk Semua Kebijakan
Selain memperbaiki data, Susilo menilai pemerintah perlu menyesuaikan instrumen pengukuran dengan tujuan kebijakan.
Instrumen yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial, misalnya, tidak selalu harus memiliki fungsi yang sama dengan instrumen untuk memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Pengukuran harus disesuaikan dengan tujuannya. Satu instrumen tidak harus digunakan untuk semua kebutuhan. Yang penting adalah memastikan indikator yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan kebijakan,” jelasnya.
Pendekatan tersebut, lanjut Susilo, dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran tanpa terlalu bergantung pada satu angka pemeringkatan.
Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci
Susilo menambahkan, pemutakhiran data secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi DTSEN.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat terus bergerak. Karena itu, data kesejahteraan juga harus mampu menangkap perubahan tersebut agar pemerintah tidak menggunakan gambaran lama ketika mengambil keputusan.
Pemerintah dapat memanfaatkan data yang lebih adaptif untuk mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan intervensi.
Pada saat yang sama, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik ekonomi setiap wilayah.
Bagi Susilo, desil tetap memiliki fungsi penting dalam pemetaan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah dan masyarakat perlu memahami batas penggunaannya.
Desil dapat membantu menyaring dan mengelompokkan masyarakat, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan seluruh kondisi ekonomi sebuah keluarga.
“Desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis,” pungkas Susilo. (Ken).
