PROSA.ID, Yogyakarta – Puluhan Aktivis 98 yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia berkumpul di Yogyakarta menjelang satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Mereka melakukan retreat dan konsolidasi nasional di Lor Sambi, Kaliurang, Kabupaten Sleman pada 9-10 Agustus 2025.
Hasil dari retreat dan konsolidasi tersebut diantaranya adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Ketua Aktivis 98, Surya Wijaya mengatakan, diselenggarakannya konsolidasi nasional tersebut berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini.
“Pertama dalam konteks pemerintahan, kami menilai bahwa kabinet yang ada di pemerintahan sekarang, kami lihat kinerjanya kurang begitu baik. Ada beberapa program bagus namun karena kinerja menteri-menteri yang tidak layak dalam melaksanakan beberapa program sehingga program tersebut tidak terlaksana sesuai harapan,” katanya dalam konferensi pers di Pendopo Lawas Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).
Selain itu, Aktivis 98 juga menyoroti masalah perekonomian terutama kebijakan pajak yang membebani rakyat. Pajak-pajak yang dikenakan justru malah membuat rakyat semakin susah. Misalnya pajak market place dan pajak sosial media.
“Kebijakan yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Prinsip keadilan fiskal harus ditegakkan: yang mampu, membayar lebih,” jelas Surya.
Isu lain yang turut disoroti Aktivis 98 adalah kebijakan pembentukan superholding BUMN, Danantara. Mereka menilai, lembaga investasi pemerintah ini sampai sekarang belum menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung melenceng dari yang seharusnya.
“Seharusnya kan Danantara ini menjadi lembaga yang bisa mengelola investasi keuangan pemerintah dan juga dikelola oleh orang-orang profesional, ternyata kami lihat beberapa kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing. Orang-orang di dalamnya juga syarat dengan kepentingan politik, ini perlu dilakukan evaluasi,” ungkap Surya.
Surya menambahkan, soal demokrasi politik juga menjadi salah satu hal yang disuarakan Aktivis 98. Mereka melihat bahwa demokrasi yang selama ini diagung-agungkan melalui dasar negara Pancasila ternyata membuat pemerintah cenderung reaksioner terhadap isu atau demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat.
“Dan demokrasi lainnya terhadap regulasi,” tandas Surya.
Surya mengungkapkan, dalam waktu dekat Aktivis 98 akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh reformasi dan nasional. Di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan arah demokrasi dan nilai-nilai reformasi.
“Puncaknya pada 25 Oktobermendatang kami akan melakukan evaluasi setahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Sementara Juru Bicara Aktivis 98, Adi Wibowo mengatakan, demokrasi politik Indonesia saat ini belum sepenuhnya sehat. Sebab sistem politik saat ini terlalu didominasi partai-partai besar.
“Partai kecil, partai baru dan partai yang baru tumbuh ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas,” ujarnya.
Karenanya, Aktivis 98 mendesak penghapusan parliamentary threshold menjadi 0 persen dan pembukaan peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden tanpa presidential threshold.
“Kami juga menuntut pemisahan Pemilu nasional dan lokal, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) karena saat ini muncul indikasi ketidakpatuhan partai-partai di parlemen terhadap putusan tersebut sebagai kemunduran demokrasi,” terang Adi.
“Demokrasi harus disehatkan, keputusan MK harus dipatuhi,” imbuh Adi. (Ken).
