Pakar UMY Ingatkan Risiko ‘Right to be Forgotten’: Jangan Sampai Koruptor Hapus Jejak Digital
PROSA.ID, Yogyakarta – Wacana memasukkan konsep right to be forgotten atau hak untuk dilupakan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menuai perhatian publik. Usulan yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai dinilai penting untuk memulihkan nama baik seseorang, namun juga menyimpan potensi penyalahgunaan jika tidak diatur secara ketat. Pakar…
