PROSA.ID, Yogyakarta – Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY membangun ekosistem digital yang terintegrasi.
Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, hingga mengantisipasi berbagai potensi bencana.
Menurut Eko, percepatan digitalisasi telah mengubah hampir seluruh sektor kehidupan.
Pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat bekerja dan belajar dari rumah menjadi salah satu momentum yang mempercepat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Namun, perkembangan tersebut perlu diikuti dengan pembangunan ekosistem digital yang terencana.
Karena itu, Komisi A DPRD DIY mendorong Pemda DIY duduk bersama pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat, netizen, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Kita mendorong Pemda DIY untuk duduk bersama dengan pemerintah kabupaten-kota dan juga masyarakat, termasuk netizen serta berbagai stakeholder lainnya. Harapan kita, ke depan DIY bisa lebih serius membangun ekosistem digital,” kata Eko kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan ekosistem digital setidaknya mencakup sejumlah aspek penting.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui literasi digital. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus bisa mengoptimalkan manfaatnya dalam berbagai bidang.
Kedua, pengembangan teknologi yang maju sekaligus aman. Teknologi harus mampu melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga ekosistem digital dari berbagai potensi penipuan atau fraud.
Ketiga, penguatan infrastruktur digital, baik sarana fisik maupun nonfisik. Pemda DIY perlu memastikan kedua jenis infrastruktur tersebut berkembang secara terpadu.
Keempat, penyusunan big data mikro yang memuat informasi kependudukan, ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup.
Eko menilai, integrasi data tersebut akan membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Misalnya, pemerintah dapat mengetahui jumlah penduduk, kondisi ekonomi warga, luas lahan pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga wilayah yang masuk zona rawan bencana.
“Data kependudukan harus bisa diintegrasikan dengan data ekonomi, sosial, termasuk lingkungan hidup. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi masyarakat dan wilayah DIY,” ujarnya.
Kelima, pemerintah perlu memperkuat kemampuan analisis data. Kemampuan tersebut penting agar pemerintah dapat menggunakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Keenam, integrasi berbagai platform dan aplikasi pelayanan publik. Eko menyoroti banyaknya aplikasi yang dikembangkan kementerian, pemerintah daerah, maupun kementerian teknis.
Kondisi tersebut perlu dibenahi agar masyarakat tidak menghadapi sistem pelayanan yang terpisah-pisah.
Selain integrasi aplikasi, Eko mendorong sinergi pengelolaan jaringan WiFi dan kamera pengawas atau CCTV.
Saat ini, berbagai instansi pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, swasta, hingga rumah tangga memiliki perangkat CCTV masing-masing.
Eko menyebut, integrasi perangkat tersebut dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat.
“Harapannya, CCTV dan WiFi yang dikelola berbagai pihak bisa diintegrasikan sehingga pemanfaatannya lebih optimal untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Ekosistem Digital Dukung Enam Sektor
Eko berharap, pembangunan ekosistem digital DIY memberikan manfaat nyata bagi enam sektor.
Sektor pertama adalah pendidikan, terutama untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Ia mencontohkan program Jam Belajar Masyarakat di Kota Yogyakarta. Melalui program tersebut, pemerintah mengonsolidasikan relawan untuk mendampingi anak-anak sesuai usia dan kebutuhan belajar mereka.
Ekosistem digital, menurutnya, dapat memperkuat kegiatan semacam itu sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan.
Sektor kedua adalah pelayanan publik. Eko ingin masyarakat bisa melaporkan persoalan di lingkungan sekitar melalui platform digital dan mendapatkan respons cepat dari pemerintah.
Misalnya, warga yang menemukan jalan rusak dapat langsung mengirimkan laporan.
Pemerintah kemudian menindaklanjuti laporan tersebut melalui sistem yang terintegrasi.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas layanan kesehatan, terutama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan segera.
“Kalau ada masyarakat yang menemukan jalan rusak, mereka bisa langsung melaporkan kepada pemerintah. Begitu juga ketika ada balita yang membutuhkan bantuan kesehatan, fasilitas kesehatan yang kita miliki bisa memberikan respons lebih cepat,” ujarnya.
Eko mengapresiasi sejumlah layanan administrasi kependudukan di kabupaten dan kota yang semakin cepat.
Ia mencontohkan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian yang kini semakin memudahkan masyarakat.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, keluarga dapat memperoleh dokumen kematian dengan cepat setelah rumah sakit atau dokter menerbitkan surat keterangan.
“Dokumen tersebut penting untuk mengurus berbagai keperluan, seperti warisan dan asuransi,” ucapnya.
Sektor ketiga adalah pengembangan bisnis dan ekonomi masyarakat.
Eko menilai pemerintah perlu memfasilitasi pelaku usaha agar mampu mengikuti perubahan model bisnis di era digital.
Ia mengapresiasi program Sibakul yang memberikan subsidi ongkos kirim melalui APBD DIY.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pemasaran produk pelaku usaha melalui platform digital.
Ia menyampaikan, penguatan ekosistem digital dapat membuka peluang masyarakat untuk menjadi wirausaha sekaligus memperluas kesempatan kerja.
“Harapan kita, ekosistem digital ini bisa membantu masyarakat menjadi pengusaha dan mendapatkan pekerjaan,” tandasnya.
Eko menilai upaya tersebut semakin penting karena DIY masih menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Digitalisasi harus memberikan dampak ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sektor keempat adalah keamanan dan ketertiban umum. Eko mengatakan, integrasi CCTV dan jaringan WiFi dapat membantu pemerintah memantau kondisi wilayah sekaligus meningkatkan keamanan.
Aspek ini juga berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Menurutnya, Yogyakarta membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman agar wisatawan semakin tertarik berkunjung.
“Semakin aman dan nyaman, wisatawan akan semakin baik datang ke Yogyakarta,” ujarnya.
Integrasi Teknologi untuk Mitigasi Bencana
Sektor kelima yang menjadi perhatian Eko adalah kebencanaan.
Ia mengingatkan DIY menghadapi lebih dari 14 potensi ancaman bencana, mulai dari aktivitas Gunung Merapi, potensi megathrust di selatan, gempa akibat sesar aktif seperti Sesar Opak, hingga bencana hidrometeorologi.
Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat mitigasi bencana.
Eko mendorong perubahan paradigma penanganan bencana dari yang semula berorientasi pada kedaruratan menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan.
Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).
“Pemerintah perlu memastikan sistem peringatan dini berfungsi optimal untuk ancaman erupsi Merapi, gempa bumi, banjir sungai, hingga bencana di kawasan pantai,” tegasnya.
Selain EWS, integrasi CCTV pemantau kondisi wilayah juga dapat membantu masyarakat mengambil keputusan sebelum melakukan aktivitas.
Eko mencontohkan keberadaan CCTV Merapi yang memungkinkan masyarakat memantau kondisi gunung dan cuaca secara langsung.
Dengan akses informasi tersebut, masyarakat dapat mempertimbangkan kondisi lapangan sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di kawasan sekitar Merapi.
Ia berharap pemerintah mengembangkan satu platform terpadu yang menghubungkan berbagai sumber informasi, termasuk CCTV, jaringan WiFi, dan sistem peringatan dini.
“Ke depan perlu ada satu platform yang mengintegrasikan semua itu sehingga masyarakat bisa melihat kondisi dari dekat. Ketika ingin beraktivitas, masyarakat bisa memantau situasi terlebih dahulu dan menyusun rencana dengan lebih baik,” pungkasnya. (Ken).
