PROSA.ID, Yogyakarta – Orang muda dari berbagai daerah di Indonesia membawa persoalan lingkungan, demokrasi, dan sosial politik ke dalam satu ruang bersama.
Melalui National Youth Jamboree yang digelar di Omah Petroek, mereka berupaya mengenali masalah satu sama lain sekaligus membangun solidaritas untuk memperjuangkan perubahan.
Fasilitator National Youth Jamboree, Krayon Ahmad Zulfikar, mengatakan forum tersebut menghimpun 31 peserta dari 18 provinsi.
Selama tiga hari, 27–29 November 2026, mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi di daerah masing-masing.
“Kami bersama-sama mengidentifikasi, saling mengenal masalah di daerah teman-teman masing-masing, mengenal luka satu sama lain, sehingga kami bisa membentuk suatu solidaritas atau rasa bersama bahwa kami semua memiliki luka yang sama,” kata Krayon di sela acaranya, Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, peserta membawa beragam persoalan, mulai dari lingkungan, perubahan iklim, demokrasi, sosial ekonomi, hingga sosial politik.
Mereka juga membahas tantangan orang muda ketika terlibat dalam gerakan sosial.
Krayon menegaskan, forum tersebut tidak menempatkan satu isu sebagai prioritas utama.
Para peserta menghormati setiap persoalan karena semuanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan masa depan generasi muda.
Orang Muda Ingin Terlibat dalam Pengambilan Keputusan
Di balik beragam persoalan yang dibahas, Krayon menyoroti pentingnya keterlibatan orang muda dalam pengambilan keputusan.
Ia meminta pemerintah dan para pemegang kekuasaan bersedia mendengarkan aspirasi generasi muda sebelum menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Krayon menjelaskan, generasi muda bukan sekadar penerima dampak kebijakan. Mereka juga memiliki kepentingan dan hak untuk ikut menentukan arah masa depan.
“Yang kami inginkan adalah orang-orang tua ini mau mendengarkan kami, melibatkan kami dalam setiap pengambilan keputusan. Karena satu hal, masa depan itu milik kami dan generasi setelah kami,” ujarnya.
Ia juga mengkritik gaya hidup kalangan elite yang menggunakan jet pribadi di tengah ancaman krisis iklim.
Ia mencontohkan, penggunaan jet pribadi yang menghasilkan emisi karbon memperlihatkan pertentangan antara perilaku sebagian elite dan kebutuhan untuk menjaga lingkungan.
Bagi peserta jambore, persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari masalah sosial dan politik.
“Kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan keputusan pemerintah turut menentukan kondisi kehidupan masyarakat di berbagai daerah,” ungkapnya.
Solidaritas Lintas Daerah untuk Menghadapi Krisis
Krayon menjelaskan, diskusi dalam jambore juga mempertemukan peserta dengan pengalaman lingkungan yang berbeda-beda.
Misalnya, cerita seorang peserta dari Kalimantan yang setiap hari menghadapi paparan asap.
“Dia bercerita, ‘Oh, ternyata ini rasanya kabut, karena kami setiap hari menghirup asap’,” kata Krayon, mengutip pernyataan peserta tersebut.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar isu yang muncul dalam perdebatan publik.
Masyarakat di sejumlah daerah harus menghadapi dampaknya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Selain persoalan lingkungan, peserta membahas demokrasi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan gerakan orang muda.
Selain itu, mereka juga menyoroti aktivitas pertambangan dan perkebunan yang bersifat ekstraktif serta eksploitatif.
“Kami menuntut untuk menghentikan segala izin pertambangan dan perkebunan yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif,” tegas Krayon.
Setelah jambore berakhir, para peserta berencana menjaga jejaring dan solidaritas yang telah terbentuk.
Sejumlah peserta juga akan melanjutkan kolaborasi melalui kegiatan bersama di luar forum.
Untuk memperluas jangkauan aspirasi, mereka akan menyuarakan pernyataan sikap melalui jaringan nasional dan platform Power to Voice, yang digunakan aktivis dari berbagai negara.
Meski kegiatan ini berlangsung menjelang Konferensi Para Pihak ke-31 atau COP31, Krayon memastikan peserta tidak akan menghadiri forum iklim internasional tersebut secara langsung.
“Kami memilih menggunakan platform digital dan media sosial karena menilai COP telah kehilangan esensinya,” tegasnya.
Peserta Bandung Ingin Anak Muda Lebih Melek Iklim
Sementara itu, peserta dari Jawa Barat, Riza Ihda Awanisa, membawa persoalan sosial politik dari Kota Bandung.
Ia menyoroti praktik pembangunan dan penataan kota yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih luas.
Riza menilai, arah pembangunan kota perlu mempertimbangkan identitas dan karakter wilayah.
Dalam diskusi jambore, ia juga mempelajari pengalaman peserta dari daerah lain untuk memahami berbagai persoalan dan mencari cara menyikapinya.
Namun, fokus yang ingin ia dorong setelah kembali ke Bandung ialah meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu iklim.
Riza menilai sebagian anak muda seusianya masih mengikuti persoalan lingkungan sebatas informasi yang viral di media sosial.
Padahal, krisis iklim membutuhkan perhatian berkelanjutan dan keberanian untuk menyampaikan aspirasi.
“Yang pasti saya bakal coba dorong teman-teman muda lebih melek iklim lagi. Orang muda seumuran saya itu jarang melihat isu iklim. Paling yang viral-viral di X, di Instagram, gitu saja. Mungkin lebih mendorong mereka untuk lebih bersuara lagi,” tandas Riza.
Ia berharap, semakin banyak anak muda memahami persoalan iklim secara lebih mendalam dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat.
Bagi Riza, keterlibatan generasi muda tidak cukup hanya melalui percakapan di media sosial.
“Anak muda perlu membangun kepedulian, memperluas pengetahuan, dan mengambil bagian dalam upaya mendorong perubahan di daerah masing-masing,” pungkasnya. (Ken).
