PROSA.ID, Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta pemerintah Prabowo Subianto menjadikan kritik masyarakat sebagai energi untuk memperbaiki kebijakan publik.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat di tengah tekanan ekonomi serta ketidakpastian geopolitik global.
Haedar mengatakan, pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun Indonesia berlandaskan kedaulatan, keadilan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, pemerintah perlu menerjemahkan cita-cita tersebut ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Cita-cita tentu harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik, baik yang strategis maupun yang rutin, yang memberi dampak bagi kemajuan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Haedar di Sleman, Rabu (21/10/2026).
Haedar Minta Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Rakyat
Haedar menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, mulai dari persoalan ekonomi, penegakan hukum, korupsi, hingga gangguan rantai pasok.
Tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan, juga menuntut pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Ia meyakini pemerintah memiliki tenaga ahli dan kementerian yang mampu menangani persoalan inflasi, pasar modal, serta pertumbuhan ekonomi.
“Muhammadiyah tidak ingin masuk terlalu jauh ke ranah teknis pengelolaan ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, Haedar mengingatkan pemerintah agar tetap mengutamakan sektor pendidikan dan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurut dia, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari target pertumbuhan ekonomi atau capaian makroekonomi.
Pemerintah juga harus memastikan kebijakannya menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Haedar menilai, pemerintah perlu bergerak lebih dinamis dan progresif dengan melibatkan berbagai potensi bangsa.
Langkah itu dapat membantu pemerintah membagi beban pembangunan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.
“Jadikan masukan kritik itu sebagai energi untuk perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang selama dua tahun itu berlaku,” ungkapnya.
Indonesia Harus Kuat Menghadapi Geopolitik Global
Selain persoalan ekonomi domestik, Haedar mengingatkan pemerintah agar mewaspadai ketidakpastian geopolitik internasional.
Persaingan kepentingan Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan Rusia dapat memengaruhi dinamika global serta memberikan tekanan terhadap Indonesia.
Haedar menyebut, Indonesia harus mampu menentukan sikap secara mandiri dan tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan kekuatan global.
Ia menekankan pentingnya memperkuat institusi dalam negeri sebagai fondasi untuk menghadapi perubahan situasi internasional.
Penguatan itu tidak hanya menyangkut institusi politik dan ekonomi, tetapi juga kebudayaan dan keagamaan.
“Kalau di dalam kuat, tidak akan terombang-ambing oleh kekuatan luar, biarpun pengaruh politik global itu selalu masif,” jelas Haedar.
Ia mengungkapkan, Indonesia tidak bisa sekadar menyalin model pembangunan negara lain.
Indonesia perlu membangun kekuatan berdasarkan karakter, kapasitas, dan institusi yang dimilikinya sendiri.
“Institusi nasional yang kuat dapat membantu Indonesia menjaga ketahanan di tengah ketidakpastian global sekaligus menopang pembangunan jangka panjang,” paparnya.
Demo Mahasiswa Bagian dari Demokrasi
Menanggapi maraknya demonstrasi, termasuk aksi yang melibatkan mahasiswa Muhammadiyah, Haedar menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara.
Ia meminta pemerintah dan pihak yang menjadi sasaran demonstrasi mendengarkan aspirasi masyarakat.
Pemerintah, kata Haedar, perlu menempatkan kritik sebagai masukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan.
“Demo kan bagian dari hak demokrasi warga. Tinggal bagaimana interaksi antara yang didemo dengan yang demo, isunya apa,” ujarnya.
Haedar mengingatkan bahwa demokrasi setelah reformasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu merespons aksi demonstrasi secara terbuka dan menjadikannya bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan.
Namun, ia juga mengajak kelompok masyarakat yang aktif menyuarakan kritik untuk terlibat langsung dalam pembangunan bangsa.
Bagi Haedar, kritik dan demonstrasi tetap penting, tetapi masyarakat tidak boleh berhenti membangun hanya karena berbagai persoalan belum terselesaikan.
“Masalah selalu ada dalam kehidupan bangsa, tetapi kita tidak boleh berhenti membangun. Kita tidak boleh berhenti untuk terus mengukir kemajuan, kalau tidak kita akan tertinggal dari bangsa lain,” tuturnya.
Haedar berharap, pemerintah dan masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih kuat berdasarkan kepentingan kebangsaan, bukan kepentingan politik jangka pendek.
“Komunikasi yang baik dan keterlibatan seluruh elemen bangsa, menurut dia, menjadi modal penting untuk menjaga persatuan sekaligus mendorong kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (Ken).
