PROSA.ID, Yogyakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keistimewaan DIY, termasuk Dana Keistimewaan (Danais).
Langkah ini diambil karena PDI Perjuangan menilai adanya upaya politisasi di tingkat pusat untuk kepentingan tertentu.
Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Nuryadi mengatakan, keistimewaan DIY merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dan bukan hanya sekadar persoalan politik praktis.
“Keistimewaan harus dijaga secara konsisten oleh seluruh pihak karena keistimewaan itu bukan politik, tetapi memang sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Kami setia mengawal, termasuk saat mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY,” katanya, Senin (16/3/2026).
Nuryadi menyebut, proses pengesahan undang-undang menjadi bagian dari sejarah penting dalam perjalanan keistimewaan Yogyakarta. Menurutnya, keputusan pengesahan UU Keistimewaan saat itu tidak bisa dilepaskan dari peran sejumlah tokoh nasional.
“Ketok palu UU itu lewat Ganjar Pranowo dan itu sejarah yang tidak bisa diubah. PDI Perjuangan mengawal sejak awal,” jelasnya.
Nuryadi mengungkapkan, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.
Oleh sebab itu, partai berlambang banteng ini tidak ingin keistimewaan yang telah diperjuangkan tersebut justru dijadikan alat kepentingan politik.
“PDI Perjuangan lahir dengan sejarah dan kami tidak mau ini diacak-acak secara politik,” tegasnya.
Nuryadi menyinggung sejarah panjang berdirinya Yogyakarta yang telah mencapai sekitar 271 tahun. Menurutnya, warisan sejarah tersebut harus terus dijaga, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Keistimewaan yang selama ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kekhususan DIY.
“Kami ingin menjaga sejarah ini. Ketika Danais diotak-atik atas nama apa pun, kami juga akan bersikap. Kami menjaga betul Danais, PDI Perjuangan punya tanggung jawab sejarah dan kami akan selalu ada di depan untuk menjaga keistimewaan itu,” imbuh Nuryadi.
Fungsionaris DPD PDI Perjuangan, Yan Kurnia menambahkan, dengan kekuatan 19 kursi, PDI Perjuangan memikul tanggung jawab atas kebijakan anggaran yang memihak rakyat.
Salah satunya adalah mengawal program MBG agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Yogyakarta.
“PDI Perjuangan punya peran penyeimbang, ini bukan bentuk perlawanan, melainkan cara memberi kontribusi kritis, seperti menyoroti pergeseran anggaran pendidikan untuk program MBG yang seharusnya tetap menjaga porsi 20 persen APBN,” jelasnya.
Di sisi lain, Yan Kurnia juga sepakat bahwa Keistimewaan DIY adalah produk sejarah. Sebagai partai yang lahir dari rahim sejarah, PDI Perjuangan tidak akan membiarkan akar kesejarahan Yogyakarta diacak-acak oleh kepentingan politik sesaat.
“Ini mengingat DIY telah berdiri kokoh selama 271 tahun,” pungkasnya. (Ken).
