PROSA.ID, Yogyakarta – Angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menunjukkan tren positif.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2026 turun 0,38 persen poin menjadi 9,70 persen.
Capaian tersebut menempatkan DIY sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai hasil ini tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Target kemiskinan satu digit pun semakin dekat.
Pemda DIY berkomitmen menjaga tren penurunan tersebut melalui program yang menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung.
Kemiskinan Turun, Kolaborasi Diperkuat
Kerja bersama menjadi salah satu faktor penting di balik penurunan angka kemiskinan DIY.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut, capaian tersebut lahir dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan berbagai program.
Arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan dukungan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) turut memperkuat sinergi tersebut.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menurunkan angka kemiskinan di DIY. Di bawah arahan Bapak Gubernur dan dukungan Bapak Wakil Gubernur bersama pemerintah kabupaten/kota, kami terus memperkuat integrasi data agar setiap program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran,” ujar Ni Made di Kantor Sekretariat Daerah DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/8/2026).
Target Satu Digit Terus Dikejar
Sejak sebelum pandemi Covid-19, DIY telah menargetkan angka kemiskinan satu digit.
Pandemi sempat menghambat pencapaian target tersebut.
Tren penurunan pada Maret 2026 kini menunjukkan program penanggulangan kemiskinan kembali bergerak di jalur yang tepat.
“Capaian ini masih on the track menuju target satu digit. Karena itu, kami tidak boleh cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut,” tegas Ni Made.
Lumbung Mataraman Perkuat Ekonomi Warga
Salah satu strategi yang terus diperkuat ialah revitalisasi Lumbung Mataraman berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026.
Konsep program tersebut menggabungkan ketahanan pangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah mendorong warga mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian pangan.
Empat lokasi percontohan berada di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Bantul; Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Gunungkidul; Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kulon Progo; serta Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman.
Padat Karya Buka Akses Penghasilan
Dari sisi pemberdayaan, berbagai program menyasar langsung masyarakat miskin.
Intervensinya mencakup Padat Karya, pemberdayaan UMKM, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga perlindungan sosial.
Melalui Padat Karya, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur.
Program tersebut juga membuka kesempatan kerja dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat miskin.
“Padat Karya bukan sekadar membangun infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan sehingga mereka memperoleh kesempatan bekerja dan memiliki penghasilan tambahan,” jelas Ni Made.
9.227 RTLH Berhasil Ditangani
Pada sektor perumahan, Pemda DIY mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesehatan dan produktivitas keluarga penerima manfaat.
Data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY mencatat 9.227 unit RTLH berhasil ditangani sepanjang 2023-2025.
Beragam sumber pembiayaan mendukung program tersebut. Sumbernya meliputi APBD DIY, APBD kabupaten/kota, APBN, Dana Keistimewaan (Danais), Dana Alokasi Khusus (DAK), CSR, dan sumber pendanaan lainnya.
Dari baseline 56.991 unit RTLH berdasarkan basis data 2022, jumlah rumah yang belum tertangani hingga akhir 2025 turun menjadi 47.764 unit.
JSLU Lindungi 8.000 Lansia
Perlindungan bagi kelompok rentan juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Salah satunya melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).
Anggaran sekitar Rp28,8 miliar per tahun disiapkan untuk membantu 8.000 lansia yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan secara non-tunai melalui mitra warung lokal “Waluyo”.
Skema tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan lansia.
Perputaran bantuan melalui warung lokal juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Kemiskinan Tak Bisa Ditangani Sendiri
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan komunitas memiliki peran penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.
“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi adalah kunci. Terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu mengurangi kemiskinan di DIY sesuai kapasitasnya masing-masing,” kata Ni Made.
Pendekatan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada pemberdayaan, bukan hanya pemberian bantuan sosial.
Pemerintah tetap melindungi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin ekstrem.
Bagi masyarakat usia produktif, pemerintah mendorong pelatihan, penguatan UMKM, akses usaha, peningkatan keterampilan, dan kewirausahaan agar mereka semakin mandiri.
BPS Nilai Program Semakin Tepat Sasaran
Sementara dari sisi statistik, penurunan 0,38 persen poin menjadi sinyal positif bagi program pengentasan kemiskinan.
Plt. Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan program pemerintah pusat dan daerah semakin mampu menjangkau penduduk miskin.
“Program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah langsung menyasar penduduk miskin dan didukung berbagai program yang menyentuh akar persoalan kemiskinan sehingga masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
Penduduk Miskin Berkurang 16,9 Ribu Orang
Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu orang.
Dibandingkan September 2025, jumlah tersebut berkurang 13,9 ribu orang.
Sementara jika dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin turun 16,9 ribu orang.
Penurunan terjadi di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
Persentase penduduk miskin perkotaan turun menjadi 9,55 persen, sedangkan perdesaan menjadi 10,18 persen.
Ekonomi DIY Tumbuh 5,84 Persen
Membaiknya kondisi ekonomi turut menopang penurunan kemiskinan DIY.
Pada triwulan I-2026, ekonomi daerah ini tumbuh 5,84 persen secara tahunan (year on year).
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,02 persen.
Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,05 persen.
Kondisi inflasi juga tetap terkendali. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 109,70, yang menunjukkan daya beli petani semakin membaik.
DTSEN Jadi Basis Intervensi
Sinkronisasi data menjadi langkah berikutnya untuk mempertajam program penanggulangan kemiskinan.
Pemda DIY mulai mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi pemerintah pusat dan daerah tidak saling tumpang tindih.
Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY Andreas Bayu Nugroho mengungkapkan, pemerintah daerah bersama kabupaten/kota terus menyelaraskan data dan program.
Sebanyak 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren prioritas telah dipetakan sebagai lokus percepatan penanganan kemiskinan.
Meski demikian, pemerintah tidak membatasi intervensi pada 18 wilayah tersebut.
“Kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah DIY tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan program,” ungkapnya.
UMKM Jadi Pengungkit Pengentasan Kemiskinan
Besarnya peran UMKM membuat sektor ini menjadi perhatian utama pemerintah.
Andreas menyebut, 98 persen perekonomian DIY ditopang UMKM.
“Sebanyak 98 persen perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Karena itu, tantangan kami adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, akses permodalan, dan daya saing UMKM agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sekaligus menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan,” jelasnya.
Peningkatan kualitas UMKM diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Akses permodalan dan peningkatan produktivitas juga menjadi kunci agar pelaku usaha dapat meningkatkan pendapatan.
Target Satu Digit Jadi Fokus Berikutnya
Langkah selanjutnya akan berfokus pada penguatan integrasi data, perluasan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas intervensi berbasis wilayah.
Pemda DIY juga akan memperkuat program pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri.
Dengan tren penurunan yang terus terjaga, target kemiskinan satu digit di DIY semakin terbuka.
Pemerintah menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar capaian tersebut dapat bertahan dan terus membaik. (Ken).