PROSA.ID, Yogyakarta – Pemasangan kawat berduri oleh kepolisian di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta memicu polemik di tengah masyarakat.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meminta kepolisian memperkuat koordinasi sebelum menjalankan langkah pengamanan, terutama di kawasan cagar budaya dan destinasi wisata.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengapresiasi upaya kepolisian menjaga keamanan Yogyakarta.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengamanan di kawasan heritage membutuhkan pendekatan khusus karena kawasan tersebut juga menjadi ruang publik dan tujuan wisata.
Ni Made mengaku Pemda DIY belum menerima informasi mengenai rencana pemasangan kawat berduri tersebut.
Ia pun meminta kepolisian membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sebelum menjalankan simulasi atau langkah preventif.
“Kami menghargai dan memahami tugas kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah. Tapi ketika ini berbicara di kawasan heritage, kawasan cagar budaya, saya kira ini menjadi berbeda,” kata Ni Made, Selasa (3/11/2026).
Menurut Ni Made, koordinasi sejak awal dapat mencegah kesalahpahaman dan mengantisipasi persepsi masyarakat tentang pengamanan yang berlebihan.
Karena itu, ia meminta kepolisian memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah setiap kali merencanakan langkah pengamanan di kawasan Yogyakarta.
“Ke depannya hal-hal seperti ini kita kuatkan koordinasinya. Sehingga ketika ada langkah-langkah persuasif yang dilakukan, kami bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin dianggap sebagai persepsi terjadinya penjagaan yang berlebihan,” ujarnya.
Ni Made juga mengingatkan kepolisian agar mempertimbangkan karakter kawasan Titik Nol Kilometer.
Kawasan ini merupakan bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta yang terhubung dengan Malioboro dan menjadi pusat aktivitas masyarakat serta wisatawan.
Ia menilai, kepolisian perlu mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat dapat menerima setiap langkah pencegahan gangguan keamanan.
“Bagaimana kemudian ketika akan dilakukan tindakan preventif dan lain-lain, itu mungkin perlu ada koordinasi yang humanis, yang bisa diterima oleh semua,” tegasnya.
Pemda DIY berharap kepolisian dan pemerintah daerah membangun koordinasi yang lebih kuat.
Dengan begitu, aparat dapat menjaga keamanan tanpa mengabaikan karakter kawasan cagar budaya, kenyamanan masyarakat, dan aktivitas wisata di Yogyakarta. (Ken).