PROSA.ID, Yogyakarta — Ganjar Pranowo meminta PDI Perjuangan mendengarkan suara generasi Z (Gen-Z), terutama kecemasan mereka menghadapi masa depan.
Ia menilai, partai politik perlu memahami persoalan anak muda, memberikan pendidikan politik, dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui kebijakan publik.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan pesan tersebut saat menggembleng kader Banteng Jogja dalam Kaderisasi Tingkat Pratama di Kaliurang, Yogyakarta, Jumat (23/10/2026) malam.
Sebagian besar peserta merupakan generasi muda yang mengikuti proses kaderisasi pada 23–25 Oktober 2026.
Ganjar hadir bersama Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY, Ian Kurnia, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto.
Ia mengapresiasi DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang menggelar kaderisasi dengan dukungan DPD PDI Perjuangan DIY.
“DPC PDI Perjuangan Jogja memang top,” kata Ganjar dikutip Minggu (25/10/2026).
Ganjar Minta Partai Politik Mendengarkan Gen-Z
Ganjar menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader, termasuk generasi muda.
Menurutnya, proses rekrutmen dan kaderisasi harus menyiapkan calon pemimpin yang mampu mengabdi kepada rakyat melalui berbagai jabatan publik.
“Rekrutmen kader itu sendiri adalah untuk menciptakan kader kepemimpinan, bisa mengabdi sebagai legislatif, eksekutif, kepala daerah, bahkan jadi kades. Merekalah yang bisa mendengarkan dan memenuhi keinginan rakyat,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut.
Ganjar menilai, partai politik perlu menyesuaikan pendekatan mereka dengan karakter generasi muda.
Partai tidak cukup sekadar mengajak Gen-Z terlibat dalam politik, tetapi juga harus menjelaskan fungsi partai dan membuka ruang dialog mengenai persoalan yang mereka hadapi.
“Gen-Z potensial pemilih, menjadi tanggung jawab partai politik untuk memberikan penjelasan, sosialisasi, diseminasi agar mereka tahu berpolitik itu apa. Ada yang bilang, mengapa harus berpartai politik kalau isinya koruptor. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada mereka,” ujarnya.
Ia meminta partai politik menggali kecemasan anak muda melalui dialog langsung.
Dengan mendengarkan keluhan mereka, partai dapat memahami persoalan yang membutuhkan perhatian sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
Ganjar juga mengingatkan kader agar memahami perubahan kehidupan anak muda yang semakin dekat dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Mereka ini setiap hari pegang gadget, bergulat dengan AI, tapi harus selalu diingatkan tentang kesantunan, adab, budi pekerti, agar nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan tidak hilang. Di sinilah peran partai politik untuk mendidik dan melatih mereka,” tuturnya.
Gen-Z Perlu Memahami Cara Politik Menjawab Persoalan Rakyat
Ganjar mendorong partai politik mengajak generasi muda memahami proses penyusunan kebijakan publik.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan dalam politik memungkinkan seseorang memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui keputusan legislatif dan eksekutif.
Ganjar mencontohkan persoalan anak yang kesulitan mengakses pendidikan dan siswa yang ijazahnya tertahan.
Seseorang dapat membantu mereka secara pribadi, tetapi lembaga politik memiliki ruang lebih luas untuk memperjuangkan kebijakan anggaran pendidikan.
“Kita ini kalau menolong kan sifatnya pribadi-pribadi, misalnya menolong anak miskin tidak sekolah, menolong siswa yang ijazahnya ditahan, kan pribadi. Tapi kalau berpartai politik, misalnya DPRD dan eksekutif, kita bisa merumuskan kebijakan untuk anggaran sekolah dan lainnya. Gen-Z perlu diajak diskusi tentang perspektif anggaran misalnya,” papar Ganjar.
Karena itu, ia meminta kader muda tidak hanya mengenal politik sebagai perebutan jabatan.
Mereka juga perlu memahami bagaimana keputusan politik dapat menjawab persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesejahteraan.
Ganjar turut mengapresiasi sikap kritis generasi muda terhadap persoalan lingkungan.
Ia menyoroti keberanian anak muda menyuarakan masalah sampah dan kebakaran hutan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan.
“Itu luar biasa ketika mereka teriak kebakaran hutan, isu lingkungan, teriaknya kenceng sekali,” ungkapnya.
Menurut Ganjar, partai politik harus memberikan ruang bagi suara kritis tersebut.
“Nah dengan begitu, generasi muda dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memahami jalur politik untuk mendorong perubahan,” ungkapnya.
Ganjar Ajak Banteng Muda Meneladani Bung Karno
Selain mendorong partai mendengarkan Gen-Z, Ganjar mengajak kader muda mempelajari semangat perjuangan para pendiri bangsa.
Ia menyebut Soekarno, Mohammad Hatta, dan Tan Malaka sebagai tokoh yang telah berjuang sejak usia muda.
Ganjar secara khusus menyoroti kebiasaan Bung Karno membaca buku dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan ketika berdiskusi.
“Kita bisa melihat Bung Karno muda, ada Bung Hatta, Tan Malaka, mereka berjuang sejak masa muda, mereka berdiskusi bersama, dengan satu tujuan untuk bangsa. Bung Karno itu dalam diskusi ada rujukannya yakni ilmu pengetahuan, suka membaca. Jadi tradisi membaca itu penting,” tandasnya.
Ia juga mengajak kader membangun persatuan melalui komunikasi dan negosiasi.
Bangsa Indonesia, lanjut Ganjar, membutuhkan kesepakatan bersama untuk menjaga kepentingan nasional dengan tetap berpegang pada ideologi.
“Untuk itu, dalam konteks kebangsaan kita harus bersatu, membangun konsesualisme, membuat konsensus menjaga bangsanya, tujuannya adalah Indonesia. Ada negosiasi, ada komunikasi, basis ideologi itu yang diperlukan,” kata Ganjar.
Ganjar meminta kader menerjemahkan pemikiran Bung Karno sesuai tantangan zaman.
Ia menekankan bahwa nilai marhaenisme harus mendorong pemimpin politik membela masyarakat yang lemah.
“Jadi, mimpi Bung Karno itu harus diterjemahkan ulang, disesuaikan dengan kondisi kekinian sehingga marhaenisme itu betul-betul bisa dilaksanakan. Ketika kita sudah berada di jabatan politik, maka harus membela dan membantu yang lemah,” pesannya.
Ganjar menegaskan bahwa partai politik harus terus mendengarkan suara rakyat karena aspirasi masyarakat menjadi dasar perjuangan partai.
Ian Kurnia: Kaderisasi Berlanjut ke Lima Daerah
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY, Ian Kurnia menegaskan bahwa kaderisasi menjadi keharusan bagi partai politik.
Melalui pendidikan kader, partai menyiapkan anggota yang memahami ideologi, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, dan mampu menjalankan tugas organisasi.
Ian mengatakan, DPD PDI Perjuangan DIY akan melanjutkan kaderisasi tingkat pratama setelah DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menyelesaikan kegiatan tersebut.
Partai akan menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo.
“Agenda itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan kader di seluruh wilayah DIY,” imbuhnya.
Eko Suwanto Ungkap Alasan Memilih Kaliurang
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menjelaskan bahwa pihaknya memilih Kaliurang karena kawasan tersebut menyimpan jejak sejarah perjuangan Bung Karno bersama gerakan mahasiswa.
Eko merujuk Konferensi Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berlangsung di Kaliurang pada 1959.
Dalam forum tersebut, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul ‘Lenyapkan Sterilitiet Dalam Gerakan Mahasiswa’ yang menekankan pentingnya semangat perjuangan dalam gerakan mahasiswa.
Menurut Eko, pemilihan Kaliurang sekaligus menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah Bung Karno, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, dan komitmen PDI Perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Pada tanggal 17 Februari 1959 di Kaliurang, Bung Karno sampaikan pesan, pertama, Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen!” tegas Eko, yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD DIY.
Eko juga memaparkan jumlah generasi muda di Kota Yogyakarta.
Ia menyebut, Gen-Z di kota tersebut mencapai sekitar 69 ribu orang, terdiri atas sekitar 25 ribu penduduk berusia 14–17 tahun dan 44 ribu orang berusia 17–24 tahun.
Data tersebut, menurut Eko, menunjukkan pentingnya perhatian terhadap generasi muda dalam pendidikan politik dan pengembangan kader.
Sebanyak 64 kader mengikuti Kaderisasi Tingkat Pratama di Kaliurang pada 23–25 Oktober 2026.
“Para peserta menjalani penggemblengan untuk memperkuat ideologi dan menyiapkan diri menjadi kader yang melayani masyarakat, memberdayakan rakyat, serta memperjuangkan hak-hak warga,” pungkas Eko. (Ken).